by

1000 Warga Tulehu Belum Tersentuh Bantuan JPS

Ambon, BKA- Sedikitnya masih terdapat 1000 warga Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Malaku Tengah (Malteng), yang belum tersentuh program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Keluarga Harapan (PKH), Batuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST), yang dikucurkan pemerintah.

“Nama-nama yang belum pernah terima bantuan JPS akibat terdampak Covid-19, seperti tukang ojek, supir dan warga putus lapangan kerja yang baru dikirim ke Kabupaten Malteng baru sebanyak 912 orang,” terang Pejabat Negeri Tulehu, Hasan Res Lestaluhu, kepada koran ini, Selasa(23/6), usai menghadiri sosialisasi dan advokasi pencegahan dan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan Kemensos bersama Komnas di negeri tersebut.

Kalau soal bantuan JPS Covid-19 di Negeri Tulehu, katanya, belum menyentuh angka 2000 orang, dari 25 ribu jiwa data jumlah penduduk negeri tersebut.

“Jadi kalau mau bicara betul-betul, orang yang seharusnya mendapat bantuan di Tulehu, itu masih banyak. Sehingga kemarin yang dikirim ke Dinas Sosial (Dinsos) Malteng itu berdasarkan nomor induk, ada sekitar 912 orang saja,” jelasnya.

Bahkan dari data penerima BST yang dikirim Dinsos Malteng ke Kemensos di Jakarta, sebanyak 425 orang, belum semuanya mendapat bantuan.

Baru 302 orang yang mendapat bantuan PKH dari pemerintah. Sedangkan 123 orang lainnya tidak dapat. Dengan alasan data ganda. Sehingga data mereka ditarik dan ditahan.

“Jadi kalau ada warga yang sudah menerima bantuan PHK dan namanya juga mencul di BST, itu berarti namanya tidak bisa terima, karena dobel. Sehingga 123 blanko penerima atas perintah, kami tahan untuk tidak diberikan,” akuinya.

Namun yang disayangkan, jatah 123 penerima yang menjadi hak warga Negeri Tulehu itu dialihkan ke warga Kota Masohi, yang belum pernah menerima.

Padahal sebenarnya, katanya, jatah itu bisa dialihkan ke warga Tulehu lain, yang belum menerima bantuan pemerintah. “Kemarin itu, kami sudah koordonasi, kalau boleh 123 BST itu bisa dialihkan ke warga Tulehu lainnya. Namun jawaban dari Pemerintah Kabupaten Malteng, kalau nanti akan disalurkan ke warga di salah satu kelurahan di Masohi, karena ada juga masyarakat disana yang tidak pernah mendapat bantuan,” ulasnya.

Untuk itu, pada kesempatan sosialisasi pencegahan dan penanganan Covid-19 yang juga dihadiri Kadinsos Provinsi Maluku, Sartono Pinning, Lestaluhu meminta bantuan agar melakukan kordinasi Dinso Malteng, sehingga jatah 123 bantuan itu tetap dialihkan ke warga Tulehu yang juga belum menerima bantuan pemerintah.

Menjawab hal tersebut, Kadinsos Maluku, Sartono Pining, mengatakan, untuk data 123 penerima BST yang tidak valid atau data penerima dobel, pengalihannya hanya dilakukan berdasarkan kewenangan Kemensos melalui pusat data dan informasi. Bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

“Sudah ada solusi yang disampaikan ke pejabat Negeri Tulehu. Saya tidak mau memberikan jaminan. Tapi harus ada dasar ke saya, lalu saya bertindak sesuai data kependudukan. Bapak pejabat, tolong 123 data yang tidak valid itu, bikin surat ke Kabupaten Malteng dengan 123 orang calon pengganti yang dilampirkan dengan KK. Karena ini merupakan instrumen baku, yang aksesnya dalam sistim yang sudah ada,” katanya.

Lanjutnya, setelah itu disampaikan ke Pemkab Malteng, tembusannya juga disampaikan ke Dinsos Provinsi Maluku. “Dengan tembusan itu, akan menjadi acuan bagi kami untuk menyurati Kemensos, untuk mempertimbangkan, agar 123 BST tetap dialihkan ke Tulehu sesuai data nama pengganti,” pungkasnya.(RHM)

Comment