by

11 Bulan Fasilitator Pamsimas III Tidak Digaji

Ambon, BKA- Sudah sekitar 11 bulan, tenaga fasilitator Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) III tidak diberi gaji.

Bukan hanya tidak diberi gaji, bahkan ada upaya pemberhentian secara sepihak melalui rekomendasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku.

Namun upayah itu batal dilakukan, setelah para tenaga fasilitator menghadap langsung Kementerian PUPR di Jakarta.

“Kami ada enam orang fasilitator dari program Pamsimas, kami hadir di DPRD Provinsi Maluku ini. Sebelumnya prosesnya sudah panjang, sampai lapor ke Kementerian sampai sekarang juga lapor ke DPRD Provinsi, karena kami temukan ada kasus pungli yang terjadi di Bursel, bahkan juga terjadi di Buru dan Maluku Tengah (Malteng). Makanya dari ROMS provinsi bekerja sama dengan Kepala BPPW Maluku, minta kami ke Aru dengan tenaga fasilitator lainnya, tanpa ada solusi terkait dengan transpotasi daerah remote atau daerah terpincil,” tandas Syarif Talaohu, salah satu tenaga fasilitator di Kantor DPRD Maluku, Rabu(26/8).

Karena upaya untuk memindahkan tujuh tenaga fasilitator itu tidak berhasil, maka secara sepihak Kepala BPPW Maluku mengeluarkan surat rekomendasi pemutusan kontrak alias dipecat. Namun upaya itu juga tidak berhasil.

Kemudian ada upaya kesengajaan yang dibuat Kepala BPPW Maluku agar ketujuh fasilitastor itu tidak melakukan program apa-apa, hingga jatuh tempo kontrak selesai.

Ironisnya, meskipun jatuh tempo kontrak kerja sudah selesai antara pihak perusahan yang ditunjuk BPPW Maluku, namun kewajiban perusahan membayar upah kerja kurang lebih 11 bulan tidak diberikan.

“Kami punya gaji sampai saat ini belum diberikan. Ada teman-teman yang sembilan bulan, 10 dan 11 bulan, mulai dari Oktober 2019 hingga tahun 2020. Jadi permasalahan disana itu, mereka sengaja menghilangkan kami, supaya kasus pungli di Bursel, Buru dan Malteng, hilang jalan,” bebernya.

Talaohu mengungkapkan, dugaan pungli itu dilakukan oleh Regional Oversight Management Services (ROMS) kabupaten, Muhammad Borud, dengan cara pemotongan pencairan dana Pamsimas setiap terminnya.

“Jadi setiap termin, setiap desa pencairan tiga kali. Sehingga pemotongan dana Pamsimas per termin untuk setiap desa sebesar Rp 6 juta. Kalau dihitung dari tahun 2017, ada sekitar 15 desa dan kalau dikali Rp 6 juta, sudah sekian puluhan juta yang mereka ambil. Itu baru di Kabupaten Bursel, belum dua kabupaten lainnya,” bebernya lagi.

Khusus untuk Kabupaten Malteng, ditahun 2019 lalu, masalah itu sudah dilaporkan masyarakat ke Kejaksaan. Putusannya, harus ada poroses pengembalian. Akhirnya ROMS Disi Malteng sudah melakukan pengembalian.

Tapi hal itu kembali terjadi ditahun 2019. Anehnya, meskipun itu sudah diketahui pihak BPPW, namun tidak ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan. Malah yang bersangkutan dipindahkan ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Hal ini terkesan untuk menghilangkan kasus pungli yang dilakukan ROMS Disi Malteng

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias, mengungkapkan, kalau dirinya pernah mendengar informasi tersebut. “Memang pernah dengar, sekilas-sekilas saja. Namun belum ada informasi resmi soal itu, karena biar bagaimana pun mereka harus sampaikan secara resmi. Tidak mungkin kami hanya dengar kabar burung. Harus resmi, meskipun kami juga sudah tahu, kalau tenaga fasilitator Pamsimas ini, sampai hari ini ada yang belum mendapat haknya, ada juga yang diberhentikan tanpa sepengetahuan mereka. Itu katanya. Tapi secara resmi, belum kami mendapat informasi itu,” pungkasnya. (RHM)

 

Comment