by

1,6 Tahun, Ratusan Guru Kontrak Tidak Digaji

Ambon, BKA- Satu tahun enam bulan, pengabdian 123 guru kontrak di Kota Ambon tidak dianggap oleh Pemerintah Daerah. Terhitung sejak Januari 2019, ratusan guru kontrak ini belum menerima upah atau gaji hingga saat ini.

Ratusan guru kontrak ini, awalnya diangkat oleh Pemerintah Provinsi pada masa pemerintahan Said Assagaff dan Zeth Sahuburua, selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku saat itu. Namun di akhir tahun 2018, tanggung jawab tersebut dialihkan ke Pemerintah Kota Ambon.

Pengalihan tanggung jawab itu bahkan tidak melibatkan Pemerintah Kota Ambon sebelumnya. Sehingga Pemerintah Kota tidak mau bertanggung jawab atas nasib 123 guru kontrak, karena merasa tidak pernah menyetujui pengalihan dimaksud.

Di awal April 2019, ratusan guru ini akhirnya mendatangi DPRD Kota Ambon untuk menyampaikan kekecewaan lantaran 4 bulan tidak mendapatkan upah atas pengabdian mereka. Bahkan beberapa kali mendatangi Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi untuk mempertanyakan nasib mereka.

Meski belum menemukan titik terang, ratusan guru ini tetap menjalankan profesinya sebagai tenaga pendidik. Baik di tingkat PAUD, TK, SD dan SMP di Kota Ambon.

DPRD Kota Ambon sendiri, sementara berupaya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota untuk nantinya melibatkan Pemerintah Provinsi dan menyelesaikan persoalan ini. Pasalnya, anggaran untuk membayar upah ratusan guru tersebut tidak termuat dalam APBD Kota Ambon.

Untuk itu, perlu dibahas dengan Pemerintah Provinsi agar dapat diusulkan pada APBD 2021 mendatang. Mengingat kondisi APBD Kota Ambon yang sangat terbatas.

“Sudah 1 tahun 6 bulan, 123 guru kontrak di Kota Ambon belum menerima upah. Sejak Januari 2019, sampai hari ini belum dibayar. Karena ada juga ratusan guru honorer K2 yang nantinya dijadikan PPPK, tapi dari sisi persyaratan tidak layak lagi. Maka itu sementara diupayakan guru kontrak ini, walaupun tidak termuat dalam APBD,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Ari Sahertian, kepada wartawan di Balai Rakyat DPRD Ambon, Senin (22/6).

Ketua Fraksi PKB Kota Ambon ini mengaku, Komisi terus mendorong agar persoalan ini dapat disampaikan kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail dan dibahas bersama Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Sehingga nasib 123 tenaga guru kontrak ini dapat dijawab oleh Pemerintah Daerah.

“Pengabdian mereka ini harus menjadi perhatian bersama. Karena sudah 1,6 Tahun. Kita di Komisi juga merasa kesulitan sehingga sudah beberapa kali lakukan rapat dengan dinas. Dan Kadis Pendidikan sendiri sudah mengaku akan mengupayakan ini, karena kewenangan ada pada Kota Ambon,” terangnya.

Sahertian menilai, pengalihan tanggung jawab yang dilakukan Pemerintah Provinsi sesuai dengan undang-undang nomor 23, untuk diserahkan kepada Pemerintah Kota Ambon. Sayangnya, lanjut dia, penyerahan yang dilakukan tidak bersamaan sesuai undang-undang tersebut.

“Harusnya sudah dari tahun 2017. Tapi justru diserahkan di awal 2019, maka tidak ditetapkan dalan APBD untuk membayar upah mereka. Dan kita sudah sampaikan itu ke BKD juga, dan akan mengupayakan yang layak untuk masuk dalam PPPK,” tuturnya.

Sahertian juga meminta agar Pemerintah Kota Ambon dapat memperhatikan nasib para guru tersebut. Salah satunya melalui berbagai bantuan sosial selama pandemi Covid-19. “Ratusan guru kontrak ini tidak dapat upah, kemudian tidak ada SK yang mengikat mereka. Maka mereka juga harus diperhatikan Pemerintah Kota, harus mengutamakan mereka untuk bantuan sosial selama pandemi Covid-19,”harap dia. (UPE)

Comment