by

17 Warga SBT Terkatung-Katung di Ambon

Ambon, BKA- Tidak tahu mau kemana, 17 warga Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang saat ini berada di Kota Ambon kebingungan. Mereka terkatung-katung setelah mengikuti karantina di Asrama Haji Waeheru, selama 14 hari.

17 warga SBT tersebut merupakan Pelaku Perjalanan (PP) dari sejumlah provinsi di Indonesia, yang ingin pulang kampung. Tapi sesuai prosedur, setiap PP yang datang ke Provinsi Maluku harus menjalani karantina selama 14 hari, sebagai upaya pencegahan penularan virus corona atau Covid-19.

Setelah melewati prosedur tersebut, ke 17 warga SBT itu malah kebingungan. Karena tidak bisa melanjutkan perjalanan dari Kota Ambon ke kampung halamannya, karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PBSR).

Pada kebijakan PSBR itu, semua aktivitas transportasi laut untuk aktivitas penumpang antar pulau di Maluku dihentikan sementara. Kecuali untuk barang atau logistik.

Akhirnya mereka tetap tinggal di Kota Ambon. Namun mau kemana? Mau menumpang di rumah kerabat, tidak bisa. Karena kehadiran mereka di tolak oleh warga sekitar.

Melihat kondisi tersebut, Anggota DPRD Maluku Fraksi Gerindra, Alimudin Kolatlena, yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten SBT, mempertanyakan sikap dan tanggung jawab Gugus Tugas (Gustu) Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku, terhadap nasib 17 warga SBT tersebut yang hidup mereka terkatung-katung usai menjalani masa karantina.

“Warga SBT tersebut merupakan Pelaku Perjalanan yang telah menjalani karantina selama 14 hari di Asrama Haji Waiheru-Ambon. Kini mereka tidak bisa kembali melanjutkan perjalanan pulang ke SBT, setelah Maluku memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PBSR). Akibatnya semua akses transportasi ditutup, termasuk jalur penyeberangan Ferry Hunimua-Waipirit,” terang Alimudin, Kepada Berita Kota Ambon via seluler, Sabtu (2/5).

Seharusnya, katanya, ada kebijakan yang diambil oleh Tim Gugus Tugas Provinsi Maluku, agar warga yang telah menjalani karantina, agar bisa dipulangkan ke daerahnya.
Atau minimal bisa diterima oleh warga sekitar, sehingga tidak ada lagi warga yang bermasalah sebagaimana yang menimpa 17 warga SBT tersebut.

“Saya baru dari Asrama Haji Waiheru, dimana tempat Pelaku Perjalanan di karantina. Kebetulan disana ada 17 warga SBT yang sudah selesai dikarantina, tapi nanti nasib mereka semuanya gimana, kalau tidak ada perhatian serius dari Gustu Provinsi Maluku. Mereka mau tinggal d rumah keluarga di Ambon, tapi warga lingkungan juga tidak mau menerima mereka. Saya sangat prihatin melihat nasib mereka. Biar bagaimana, itu juga keluarga. Mau pulang, tidak ada transportasi sejak Maluku berlakukan PBSR,” bebernya.

Sebagai upaya untuk mencari solusi terhadap masalah yang menimpa 17 warga SBT itu, Alimudin mengungkapkan, dirinya telah berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Provinsi, yakni, Hendrik Far-Far.

Dari koordinasi tersebut, ungkapnya, ada sedikit kelegaan. Kalau Tim Gugus Tugas Provinsi Maluku akan mempertimbangkan dan berusaha mengambil langkah upayah memulangkah warga SBT dan warga karantina lainnya ke daerah tujuan masing-masing, kalau masa karantina mereka sudah selesai.

Menurut Alimudin, semua PP yang saat ini berada pada tempat karantina, merupakan warga yang baik. Karena sudah mengikuti anjuran pemerintah untuk dikarantina. “Jadi begitu selesai karantina, pemerintah juga harus bisa memperhatikan nasib mereka. Bukan sebaliknya meninggalkan begitu saja. Ya, untuk sementara, 17 warga SBT itu masih dititipkan ditempat karantina (Asrama Haji), dimana mereka awalnya dikarantina,” pungkasnya. (RHM)

Comment