by

21 Tenaga Adimistrasi BKKBN Maluku Jadi Tenaga Fungsional

Ambon, BKA- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr. Hasto Wardoyo, melantik 21 Tenaga Adimistrasi menjadi tenaga fungsional Kantor Perwakilan BKKBN Maluku.

Pelantikan yang dilakukan secara virtual itu dilakukan secara serentak, kepada 671 tenaga administrasi secara nasional, di Auditorium BKKBN, Jakarta. Jumat(17/7).

Wardoyo dalam arahannya mengatakan, pelantikan tenaga adiministrasi menjadi tenaga fungsional itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo, tentang penyetaraan birokrasi.

Perubahan ini merupakan perubahan yang besar, dari jabatan adiministrasi ke jabatan fungsional. Sehingga perubahan ini bukan merupakan perubahan yang sederhana, yang sifatnya komplet dan dapat membawa dampak yang luas kepada kinerja BKKBN sendiri.

Dari 671 administrasi yang dilantik menjadi tenaga fungsional itu semuanya merupakan ASN yang berada dilingkup BKKBN pusat dan provinsi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari pejabat ahli madya sebanyak 149 orang dan pejabat fungsional ahli muda sebanyak 522 orang, dengan 19 jenis rumpun jabatan fungsional dan masih terdapat 298 orang yang masih dilakukan proses validasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Selain melantik pejabat fungsional, hasil penyetaraan dari jabatan adiminstrasi ke jabatan fungsional, ada juga dua pejabat fungsional inpasing dan 10 jabatan struktural adminstrasi sesuai dengan SOTK yang baru,” ujar Wardoyo.

Diakuinya, ada dua makna besar dari penyetaraan tenaga adimistrasi ke fungsional tersebut. Pertama, untuk meningkatkan kinerja dan capaian indikator lebih baik, cepat dan lebih fokus. Kedua, dari jabatan fungsional akan lebih mendapat kesejahteraan yang lebih, yakni, kesejahteraan dalam bentuk percepatan kenaikan pangkat.

“Harapan saya, mungkin bisa dua tahun bapak ibu bisa naik pangkat, karena kinerja fungsional sebagai pendukung kenaikan pangkat. Begitu juga saya berharap, dengan fokus kepada kegiatan fungsional, maka ibu bapak sekalian bisa lebih profesional, dan tentu kami sangat ingin sekali memberikan imbalan yang sesuai dengan jerih paya kalian semua, dalam bentuk tunjangan kinerja sesuai yang tentu lewat peningkatan fungsional,” harap Wardoyo.

Terpisah, Menpan RB, Tjahjo Kumolo, mengatakan, Kementerian PANRB menjadi instansi yang pertama menyelesaikan penyederhanaan birokrasi.

“Sebagaimana arahan bapak Presiden, penataan birokrasi dari eselon ke fungsional ini untuk bisa diselesaikan dengan baik,” ujar Menteri PANRB.

Dijelaskan,penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat pelantikan pada 20 Oktober 2019 lalu.

Untuk itu, pejabat yang dialihkan jabatannya diharapkan segera menyesuaikan diri dengan cara kerja yang baru, dan dapat melaksanakan tugas dengan mengutamakan kecepatan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat serta pelayanan kepada mitra kerja dan masyarakat semakin meningkat.(RHM)

Comment