by

DPRD Akan Usulkan Penangguhan Tagihan Air

Ambon, BKA- Merespon keluhan masyarakat terkait krisis air bersih di tengah pandemi Covid-19, DPRD Kota Ambon akan mengusulkan penangguhan iuran atau tagihan air bersih kepada Pemerintah Kota Ambon. Usulan tersebut akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi politik.

DPRD menilai, kondisi krisis air yang dialami sebagian masyarakat di kecamatan Sirimau dan Nusaniwe sudah terjadi sejak awal Januari 2020. Dan ketika Kota Ambon terdampak Covid-19, justru lebih mempersulit kondisi keuangan masyarakat yang sudah mengalami krisis air sebelumnya.

Bahkan anjuran pemerintah untuk mencuci tangan, sulit diterapkan masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Sementara tagihan air bersih yang dibayarkan setiap bulan oleh masyarakat, tidak mengalami penurunan atau keringanan.

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono menegaskan, perlu diusulkan agar ada penagguhan iuran air bersih bagi masyarakat yang mengalami krisis air. Agar ada keringan tagihan air di tengah pandemi Covid-19.

“Kita akan keluarkan rekomendasi atas nama DPRD kepada Pemerintah Kota untuk tangguhkan iuran air bersih selama pandemi Covid-19. Karena krisis air bersih ini sudah terjadi sejak Januari kemarin. Ditambah Covid ini, warga tentu kesulitan bayar air. Sementara iuran yang mereka bayar, tidak ada penurunan,” ungkap Latupono, ketika dihubungi koran ini, Minggu (26/4).

Politisi Gerindra ini menilai, sambil menunggu solusi dari Perusahaan Daerah Air Mineral (PDAM) atau PT Dream Sukses Airindo (DSA) sebagai perusahaan daerah, maka Pemerintah Kota perlu memikirkan pengurangan pembayaran tagihan air bersih yang dibayarkan masyarakat yang mengalami krisis air.

“Banyak keluhan masyarakat soal krisis air bersih. Mereka mengeluh karena air yang berjalan kadang satu minggu satu kali, bahkan satu bulan dua kali tapi bayarnya normal. Harusnya beban tagihan dikurangi sesuaikan dengan kondisi, khusus bagi yang krisis air di tengah Covid ini,” terangnya.

Kamis (23/4) pekan kemarin, Latupono juga telah menjelaskan, bahwa persoalan krisis air bersih telah dibicarakan dengan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A. G. Latuheru. Bahwa dengan adanya kondisi Covid-19, masyarakat yang kesusahan air bersih tidak dapat mengikuti anjuran pemerintah untuk selalu mencuci tangan guna mencegah penyebaran virus Corona.

“Tanggunghkan bisa saja, daya bayarnya tidak normal. Karena ini perusahan pelat merah. Kalau saya minta keringan. Kalau kepentingan ringankan masyarakat kita bisa rekomendasi lewat DPRD agar PDAM dan DSA melihat kondisi ini. Karena memang semua mengeluhkan air,” ujarnya.

Latupono berharap, ada kebijakan dari Pemerintah Kota untuk membahas persoalan ini dengan PDAM dan DSA, sehingga ada keringan biaya tagihan air bagi pelanggan yang turut terdampak Covid-19. Karena saat ini, warga masih bergantung dengan pembelian air bersih lewat mobil tangki.
“Semoga ada keringanan soal tagihan air. Karena semua orang terkena dampak Covid 19. Lalu bagaimana dengan pelanggan yang krisis air dan juga terdampak. Harusnya ini dapat dipikirkan Pemerintah Kota,” harap Latupono. (UPE)

Comment