by

3.859 KK Belum Terima Bansos

Ambon, BKA- Sesuai hasil rapat evaluasi dengan para camat, lurah, raja atau kepala desa, terdapat 3.859 kepala keluarga (KK) di Kota Ambon yang belum menerima bantuan sosial (bansos). Baik bantuan sembako maupun bantuan langsung tunai (BLT).

Dari jumlah tersebut, sekitar 811 KK pada 9 kelurahan belum menerima sembako. Kemudian 3.048 KK pada tiga desa yang belum menerima BLT, diantaranya desa Passo, Batumerah dan Waiheru.

Seluruhnya berdasarkan laporan dari masing-masing perangkat desa maupun kelurahan yang disampaikan kepada Komisi I DPRD Kota Ambon.
“Kemarin kita rapat dengan luran dan camat, hari ini (kemarin) kita juga rapat dengan raja dan kades maupun para camat terkait bantuan sosial. Dan sesuai laporan, kelurahan itu ada 811 KK yang belum terima bantuan di 9 kelurahan. Sementara desa itu ada 3.048 KK yang belum terima BLT,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes kepada wartawan, di gedung DPRD Belakang Soya, Rabu (8/7).

Dia merincikan, untuk data penerima bantuan di kelurahan yang mencapai 811 KK, masih membutuhkan anggaran dari APBD sebesar Rp 1.450.000.000. Yang mana jumlah 811 dikalikan dengan Rp 1.800.000 untuk 9 bulan, karena perbulan diberikan sebesar Rp 200.000.

Sementara BLT untuk 3.048 KK pada tiga desa itu masih membutuhkan Rp 5.486.400.000. Jumlah ini didapat dari 3.048 dikalikan Rp 1.800.000 untuk 3 bulan atau perbulan Rp 600.000.

Dikarenakan pagu ADD sebesar 60 persen dan ADD sebesar 35 persen pada tiga desa tersebut telah terpakai seluruhnya untuk mengcover warga miskin lainnya akibat Covid-19.

“Memang BLT sendiri itu sisa 3 desa dengan jumlah 3.048 KK. Karena jumlah warga miskin melebihi dengan ADD dan DD yang dimiliki. Dan DD 60 persen sama ADD 35 persen itu sudah habis terpakai untuk warga yang lain. Sehingga sisanya ini masih dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota,” terang dia.

Politisi Golkar ini menilai, sesuai himbauan walikota Ambon, masyarakat yang belum menerima bantuan sosial dapat segera melapor ke RT/RW setempat maupun pemerintah desa atau negeri untuk didata.
Bahkan pihak Desa atau kelurahan disarankan untuk melakukan pendataan kembali terhadap warga yang belum menerima bantuan sosial berupa sembako atau BLT.

Karena dari laporan yang diterima dalam rapat itu, pagu DD maupun ADD pada 27 desa/negeri yang ada belum terpakai seluruhnya. Bahkan ada desa yang belum menggunakan ADD sama sekali untuk mengkover warga miskin terdampak Covid-19.

“Berarti kuota anggaran di 27 desa negeri masih ada. Kalau direkap kembali, masih bisa tercover dengan anggaran yang dimiliki. Karena ADD dan DD yang kurang itu hanya tiga desa tadi. Maka sesuai keputusan rapat, kita akan laporkan ke pimpinan untuk mengundang TPAD Pemkot Ambon guna mencari solusi terhadap tiga desa yang masih kekurangan anggaran bansos itu,” pungkasnya.

Diakuinya, total anggaran bansos untuk sembako dan BLT jika dijumlahkan mencapai Rp 6 miliar lebih yang harus disiapkan pemerintah untuk mengcover seluruh warga miskin yang telah terdata untuk menerima bansos.

Sehingga Komisi akan melanjutkan rapat tersebut dengan mengundang DP3MD dan Dinas Sosial untuk membahas hal tersebut sehingga seluruh warga dapat memperoleh bansos sesuai haknya.

“Kalau untuk kendala dalam penyaluran bansos, mungkin untuk BLT saja terkait pengurusan di perbankan untuk penyaluran. Dan kita harap perbankan juga maksimal dalam pelayanan sehingga BLT dapat tersalurkan,” harapnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Morist Tamaela menambahkan, dari hasil rapat yang dilakukan selama dua hari kemarin, laporan penerima bantuan sosial telah terkover sekitar 90 persen. Dan Komisi memastikan jaring pengaman sosial (JPS) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 akan berjalan dengan baik.

“Kita telah rekomendasikan agar pemerintah desa maupun kelurahan untuk verifikasi ulang data penerima bantuan. Sehingga seluruh target pemerintah dalam penyaluran bansos juga tercapai dan penanganan Covid dapat tertangani dengan baik. Dan kalau sudah verifikasi, segera publikasikan ke masyarakat atau ditempelkan sesuai amanat Permendes. pesan Politisi Nasdem ini. (UPE)

Comment