by

30 PPNS DKP Maluku Dilantik

Ambon, BKA- Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku, Andi Nurka kembali melantik 30 orang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, Senin (31/08).

Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan RI, Edhy Prabowo, beserta Gubernur Maluku, Murad Ismail, Wakil Gubernur, Barnabas Orno, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Anggota DPR RI Dapil Maluku, Hendrik Lewerissa dan Forkopimda Provinsi Maluku.

Beserta Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, (KKP) Komjen Pol. Antam Novambar, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, TB. Haeru Rahayu, Dirjen Penguatan Daya Saing, Hartati, Dirjen Perikanan Tangkap Mohhamad Zaeni, Kepala Badan Riset dan SDM, Prof. Sahri Widjaya, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Rina dan Staf Khusus serta Staf Ahli Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Dalam sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo mengatakan, kehadiran penyidik di negara Indonesia merupakan pilar dalam sistem penegakan hukum. Sebagai energi baru bagi seluruh bangsa, terkhususnya bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku untuk menjaga perairan Maluku.

Prabowo menegaskan, kepada PPNS yang baru dilantik agar tidak perlu ragu dalam menegakkan tindak pidana di bidang Kelautan dan Perikanan.

“Saya ingin mengingatkan bahwa dinamika penegakan hukum saat ini berjalan cepat dan kompleks dengan berbagai modus operandi baru. Oleh sebab itu, dimintakan agar saudara-saudara PPNS terus meningkatkan kapasitas, pahami secara komperhensif berbagai aspek tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan,” pesan Prabowo.

Dirinya juga menginginkan, agar PPNS secara aktif memperkuat komunikasi, koordinasi dan sinergi dengan apartur penegak hukum lainnya, serta kementerian dan kelembagaan terkait.

Hal senada juga disampaikan Gubernur Maluku, Murad Ismail. Menurutnya, dalam pelaksanaan tugas apabila berkaitan dengan kepentingan penyidikan, maka wajib melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan penyidik Polri. Guna mendapatkan petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan.

Mantan Dankakor Brimob ini menambakan, terkait kedudukan PPNS sebagai pejabat PNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai penyidik dan mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana, harus sesuai dengan lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum di bidang kelautan dan perikanan. (LAM).

Comment