by

35 Pejabat Pemprov Dilantik

Ambon, BKA- Gubernur Maluku Murad Ismail kembali melantik 35 pejabat
administrator, pengawas dan fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Maluku, Rabu (22/7). Proses pelantikan puluhan pejabat ini
sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku nomor 409/410 tanggal 21
Juli tahun 2020.

Pada kesempatan itu, Murad yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda)
Maluku Kasrul Selang dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jasmono
mengatakan, penataan birokrasi akan terus dilakukan untuk mendapatkan
struktur birokrasi pemerintah yang ideal.

“Tentunya yang diinginkan birokrasi harus dihuni orang yang tepat,
memiliki kualitas, integritas dan profesional. Pendataan calon
pimpinan dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif dan ditetapkan
berdasarkan pendekatan kualifikasi, kompetensi dan hasil evaluasi
kinerja birokrasi,” ungkap Murad. Dalam sambutannya.

Disebutkan, walaupun memiliki kualifikasi dan kompetensi, namun jika
calon pejabat tidak berintegritas dan loyal maka akan diperlakukan
sama dengan yang lainnya. Terutama loyalitas terhadap pimpinan.

“Kalau ada yang tidak bekerjasama dengan OPD, pimpinan, akan kita
lakukan evaluasi. Penataan birokrasi harus dimaknai sebagai kebutuhan
organisasi, demi meningkatkan kinerja birokrasi dan mewujudkan visi
misi Pemprov Maluku,” tegasnya.

Mantan Dankakor Brimob ini juga menjelaskan beberapa hal mengenai
sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pandemi Covid-19.
Meskipun para pimpinan dan pegawai dihimbau bekerja di kantor maupun
rumah, namun pihaknya harus menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik harus tetap berjalan sebaik-baiknya. Seperti
melakukan langkah luar biasa untuk mengatasi krisis kesehatan dan
ekonomi akibat pandemi.

“Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain.
Mari kita pegang tekad ini untuk perkembangan Maluku yang lebih baik.
Kita digaji, dapat tunjangan hanya untuk melaksanakan tugas ini.
Jangan ego sektoral maupun ambisi lalu berdampak terhadap kinerja,”
pesannya.

Murad juga menghimbau, para pejabat yang baru dilantik untuk segera
melakukan adaptasi di tempat tugas baru. Sekaligus menciptakan inovasi
bagi percepatan pembangunan daerah, memastikan kebijakan program dan
kegiatan yang dilaksanakan berpihak kepada masyarakat.

“Tentunya, yang berbasis pada percepatan pengentasan kemiskinan,
pengurangan pengangguran, peningkatan pelayanan dasar, mendorong
peningkatan investasi serta pertumbuhan ekonomi,” harap dia. (BKA-1)

Comment