by

40 KK di Passo Tak Pernah Dapat Bantuan

Ambon, BKA- Sekitar 40 Kepala Keluarga (KK) eks pengungsi Tantui yang saat ini tinggal di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, terkesan diabaikan Pemerintah Desa setempat.

Bantuan sosial dari Pemerintah kepada warga terdampak Covid-19, tidak pernah mereka terima. “Sampai saat ini, dari awal corona, kami yang terhitung ada 40 KK eks pengungsi Tantui ini, tidak pernah dapat bantuan dari Pemerintah Negeri Passo,” ujar MK, salah satu warga eks pengungsi Tantui kepada awak media, Senin (13/7).

Dia mengakui, keberadaan mereka di Passo sudah cukup lama, sejak setelah konflik. Mereka saat ini menempati lokasi disekitar Terminal Transit Passo. Mereka juga sudah terdaftar sebagai warga tetap. Namun setiap kali ada bantuan, mereka tidak pernah dapat.

MK mengungkapkan, sudah dua kali mereka didatangi oleh RT setempat minta KTP dan KK, untuk disampaikan ke Pemerintah Desa agar dapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tapi sampai saat ini, mereka tidak pernah dapat bantuan. Termasuk, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang bersumber langsung dari desa.

Diakuinya, hampir sebagian besar dari mereka, bermata pencaharian tukang ojek, sopir angkot, kulit Bangunan dan penjual keliling. Sehingga mereka juga merasakan dampak akibat Covid-19. Apalagi ditengah pemberlakuan PSBB.

“Bicara dampak, kami semua rasa. Kenapa warga Passo lain dapat, kami tidak pernah. Padahal sudah terdata sebagai warga tetap. Jangan ada pilih kasih seperti begini,” kesal dia.

Dia mengaku, pernah dapat bantuan sembako selama Covid-19, tetapi itu dari Gereja Jemaat Efrata Pandan Kasturi. Kemudian partai politik dan LSM. Bantuan dari desa, tidak ada.

“Kami hanya nonton saja. Yang lain dapat, kami tidak. Kami juga bagian dari warga Passo dan di Dana Desa itu ada nama kami. Kenapa tidak pernah diakomodir,” tegasnya.Dia berharap, Pemerintah Kota Ambon bisa perhatikan masalah ini.

Karena semua warga merasakan dampak dari PSBB . Tetepai tidak semua warga merasakan bantuan pemerintah, ketika PSBB. Ini yang perlu jadi perhatian.

“Kalau sudah tidak diperhatikan pemerintah desa. Ya, kita berharap ada perhatian pemerintah kota. Kenapa bisa seperti ini,” pinta warga.
Pejabat Desa Passo, Johanes Lalo, yang dikonfirmasi, membenarkan hal itu, kalau masih ada warga yang sama sekali belum menerima Bansos BST dan BLT.

Itu karena belum diakomodir, karena pagu anggaran belum mencukupi. “27 ribu KK di Passo. DD kita hanya beda 100 atau 200 juta dengan desa yang KK dibawah seribu dan selisihnya hanya ratusan. Jadi bukan hanya 40 KK saja, tetapi ada 564 yang belum terkafer dan sementara datanya itu telah dimasukan ke Dinas Sosial Kota Ambon dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Anak (P3MD),” jelasnya. (RHM)

Comment