by

5 Fraksi Kecam Perjalanan Dinas Pansus Covid-19

F-Nasdem: Pimpinan DPRD Tidak Bijaksana

Ambon, BKA- Perjalanan dinas Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Ambon ke Jakarta di tengah pemberlakuan PSBB, dikecam lima fraksi yang tergabung dalam Pansus Covid-19.

Selain tidak melibatkan lima fraksi, keberangkatan tersebut dilakukan diam-diam atas kebijakan Ketua DPRD Kota Ambon, Elly toisuta.

Perjalanan dinas ini hanya melibatkan 8 orang anggota dan pimpinan DPRD yang tergabung dalam Pansus Covid-19. Mereka bertolak ke Jakarta sejak Rabu (15/7) kemarin.

Sementara 5 pimpinan fraksi lainnya, yaitu, fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, fraksi Perindo, fraksi PKB dan fraksi Hanura, tidak dilibatkan. Bahkan tidak diinformasikan soal keberangkatan tersebut.

Dalam setiap rapat evaluasi penanganan maupun penggunaan anggaran Covid-19 dengan Pemerintah Kota Ambon lewat Gugus Tugas (Gustu) Covid-19, tidak pernah membahas soal rencana perjalanan dinas tersebut.

Anehnya, perjalanan dinas justru diatur secara diam-diam sesuai kebijakan Ketua DPRD Kota Ambon dan tidak disampaikan kepada 5 fraksi lainnya. Bahkan perjalanan dinas ini dilakukan di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II.

Padahal, Pemerintah Kota dan sejumlah anggota DPRD lainnya sementara berupaya untuk memutus mata rantai Covid-19 di Kota Ambon. Sementara sebagian Pansus Covid-19 sedang menikmati perjalanan dinas ke ibukota Jakarta.

Bahkan anggaran perjalanan dinas ini mencapai ratusan juta rupiah yang harus dikeluarkan dari anggaran daerah, dengan asumsi per anggota bisa memperoleh sekitar Rp 16 juta. Sedangkan untuk pimpinan DPRD bisa mencapai puluhan juta rupiah.

“Selain fraksi PKB dan fraksi lainnya, Fraksi Nasdem juga mempertanyakan keberangkatan Pansus Covid-19 yang secara diam-diam dilakukan. Seakan tiba saat, tiba akal. Dan agenda perjalanan dinas ini tanpa sepengetahuan 5 fraksi yang tergabung dalam Pansus Covid-19,” ungkap Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Ambon, Jhon Mainake, saat dihubungi koran ini, Kamis (16/7).

Anggota Pansus Covid-19 ini mengaku, perjalanan dinas yang dilakukan sebagian Pansus Covid-19 ke Jakarta ini untuk melakukan studi tiru ke Tangerang Selatan (Tangsel). Akan tetapi, dalam rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Kota Ambon, itu tidak pernah dibicarakan sebelumnya.

“Jadi selama ini kita tidak tahu kalau ada agenda seperti ini. Dan ini dilakukan secara diam-diam atas kebijakan Ketua DPRD, karena memang Pansus tidak tahu. Padahal harusnya kita tahu, karena Pansus ini melibatkan semua fraksi-fraksi yang ada,” heran dia.

Mainake juga mempertanyakan soal tujuan studi tiru seperti yang direncanakan sebagian Pansus tersebut. Pasalnya dalam kondisi PSBB tahap II dan kota Ambon masih dalam zona orange dengan jumlah kasus Covid-19 yang meningkat, justru sebagian wakil rakyat yang mengatasnamakan Pansus Covid-19 nekat melakukan perjalanan dinas secara diam-diam ke luar daerah.

“Kalau mengacu pada agenda studi tiru di Tangsel, alasannya apa ? sementara di Tangsel juga kasus Covid-19 tinggi. Lalau apa yang mau ditiru dari Tangsel ? Ini kan buang-buang anggaran. Harusnya anggaran ini digunakan untuk tangani persoalan masyarakat yang sementara di landa wabah. Bahkan sudah adan aturan dari pemerintah pusat, agar seluruh perjalanan dinas dialihkan ke penanganan Covid-19. Makanya fraksi Nasdem dan 4 fraksi lainnya mengecam perjalanan dinas pansus Covid-19 ini,” tegasnya.

Menurut dia, perjalanan dinas ini harusnya tidak dilakukan. Karena belum tentu dari Tangsel mau menerima kunjungan studi tiru yang dimaksud. Bahkan Ia juga mempertanyakan soal studi tiru yang disampaikan Pansus Covid ke publik.

“Sikap tegas Fraksi Nasdem akan mempertanyakan perjalanan dinas ini secara tegas. Jangan jadikan Pansus Covid-19 sebagai stempel untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak bermanfaat untuk masyarakat. Karena kita harusnya bersama Pemerintah Kota berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” pesannya.

Mainake menambahkan, Ketua DPRD Kota Ambon sebagai pengambil kebijakan harusnya tidak ikut bersama rombongan Pansus Covid-19 ke Jakarta untuk perjalanan dinas. Karena masih banyak hal yang harus diselesaikan dengan Pemerintah Kota, salah satunya penanganan wabah Corona. Baik dari sisi penggunaan anggaran dan sebagainya.

“Menurut Fraksi Nasdem, Ketua DPRD tidak bijaksana melihat persoalan perjalanan dinas ini. Kalau benar Pansus Covid-19 peduli dengan masyarakat terkait penanganan Covid-19, harusnya lebih mengutamakan itu. Bukan seenaknya menetapkan perjalanan dinas secara diam-diam,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta, telah dikonfirmasi terkait perjalanan dinas yang dilakukan bersama para pimpinan Pansus, belum juga mau merespon. Begitupun beberapa pimpinan Pansus Covid-19, memilih diam dan tidak merespon pertanyaan wartawan hingga berita ini naik cetak.

Seperti yang diberitakan koran ini, Kamis (16/7), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengecam soal keberangkatan Pansus Covid-19. Sebab di tengah upaya memutus mata rantai Covid-19 dan suasana PSBB, justru para pimpinan Pansus Covid-19 dan pimpinan DPRD melakukan perjalanan secara diam-diam.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Ambon, Ary Sahertian mengaku, perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pansus Covid tidak disampaikan kepada fraksi PKB.

Dirinya heran dengan adanya rencana keberangkatan DPRD di tengah pandemi Covid-19. Sebab, tujuan keberangkatan Pansus tidak disampaikan kepada para anggota Pansus yang merupakan keterwakilan fraksi. Sehingga diduga, perjalanan dinas yang dilakukan Pansus Covid-19 ini hanya akal-akalan untuk mendapatkan anggaran perjalanan dinas dari APBD Kota Ambon.

“Saya juga tanya itu pimpinan DPRD dan pimpinan Pansus sajakah dan dalam kepentingan apa, saya juga tidak tahu. Tetapi jika itu konsekuensi tugas, mestinya secara kolektif kolegial. Karena kita bagian dari Pansus dan bertugas untuk lembaga dan bertanggung jawab bagi rakyat,” tegas dia.

Menurutnya, persoalan keberangkatan perjalanan dinas ini merupakan kebijakan pimpinan DPRD yang menunjuk anggota siap-siap untuk berangkat. Akan tetapi, hal ini harus disampaikan kepada para anggota lain sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

Dikatakan, Fraksi PKB akan menyatakan sikap tegas dan mempertanyakan tujuan keberangkatan Pansus Covid-19 secara diam-diam ke ke Jakarta itu.

“Fraksi PKB akan nyatakan sikap dan kita akan tanya. Karena awalnya saya sudah bilang, Pansus ini hanya rentang kendali pengawasan DPRD. Tetapi lembaga secara kolektif kita punya tugas melekat dengan aturan dan undang-undang menjamin dengan tugas pengawasan. Pansus cuma mempermudah kita untuk pemerintah dan tim Covid bekerja sama. Maka itu fraksi akan tegas soal keberangkatan ini,” tutup Sahertian. (UPE)

Comment