by

693 Warga Misbar Passo Belum Tersentuh Bansos

Ambon, BKA- Angka tersebut sudah merupakan data Misbar yang baru diusulakan ke Pemkot Ambon sebanyak 2.124. Namun yang baru terealisasi sebanyak 1.431 warga. Sedangkan 693 warga Misbar lainnya, masih belum tersentuh Bansos sama sekali, baik lewat bantuan APBN, APBD Provinsi Maluku maupun Pemkot Ambon.

“Kami sebelumnya sudah kirimkan data Misbar terbaru ke Pemkot Ambon sebanyak 2.124 warga penerima bantuan. Namun yang baru terealisasi sebanyak 1.431. Sehingga Misbar yang perlu menjadi perhatian tim II DPRD Maluku dan pemerintah, yaitu, sebanyak 693 warga,” ungkap Pejabat Negeri Passo,Yohanes Palalo, saat menerima kunjungan Tim II Pengawasan Covid-19 DPRD Maluku di Balai Desa Negeri Passo, Senin (22/6).

Pejabat Negeri Passo itu mengatakan, memang sebagian warganya telah mendapat sujumlah bantuan sosial, baik berupa paket sembako maupun uang tunai.

Diantaranya, Bansos 196 paket sembako Pemerintah Pusat, 635 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), 392 bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 1.040 warga, BST dari BNI kepada 30 warga, BST dari BRI sebanyak 43 warga dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD sebanyak 465 warga termasuk yang baru diusulkan BLT ADD sebanyak 272 warga penerima.

Sedangkan untuk paket sembako meliputi bantuan dari, Polresta Ambon sebanyak 163 paket, SPN Polda Maluku sebanyak 68 paket dan bantuan dari pelaku usaha Alfamidi sebanyak 122 paket.

Palalo menjelaskan, dalam penanganan Covid-19 di Negeri Passo, pihaknya bersama masyarakat telah membentuk tim relawan yang ditindak lanjuti dengan peningkatan kapasitas organisasinya. Sehingga tim relawan itu ditingkatkan menjadi Tim Gustu Covid-19 Negeri Passo.

Ketua Saniri Negeri Passo, Felix Tuhilattu, menambahkan, soal data Misbar yang belum menerima Bansos, harus dipertegas lagi. Karena memasuki penerapa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon, maka bisa dipastikan akan muncul lagi Misbar baru yang akan menjadi beban negara, karena aktivitas atau mata pencaharian masyarakat semakin dibatasi.

“Tapi kalau recover data seperti ini, pada akhirnya kami di Negeri Passo akan menjadi “sasaran tembak”. Sehingga kami akan dihajar habis-habisan oleh warga, bahwa Saniri Negeri dan Pemerintah Negeri tidak akomodir warganya. Tapi setelah saya pelajari data yang ada, ternyata dari 64 RT di Passo, itu dari RT 1 sampai RT 20 semuanya hampir tidak tersentuh data base penerima bantuan. Tapi data itu hanya mengakomodir masyarakat dari RT 24 keatas saja. Sehingga diharapkan, ada dipenerima bantuan BLT nanti,” jelasnya.

Kata Tuhilattu, data yang menjadi acuan penerima Bansos masih merujuk data tahun 2015. Sehingga dianggap sudah kadaluwarsa, karena tidak pernah di-up-adate. Akibatnya, masih ada sebagian warga yang belum tersentuh Bansos paska pandemi Covid-19.

Menyikapi hal itu, Ketua Sub Tim II Pengawas Covid-19 DPRD Maluku, Abdul Asis Sangkala, mengatakan, dari hasil peninjauan di Negeri Passo, ternyata masih banyak warga miskin yang belum tersentuh Bansos. Sehingga ini merupakan temuan yang harus menjadi perhatian bersama.

“Bisa saja terjadi di lapangan, bantuan yang ada belum bisa mengkafer seluruh masyarakat yang berhak. Ini akan menjadi bahan masukan bagi kami di DPRD, untuk terus melakukan rapat dengan Pemerintah Daerah, terkait dengan Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Agar bagimana formula kita untuk bisa mengkafer kekurangan yang ada, masih bisakah ditambah BLT atau BST atau mungkin bisa lewat Bantuan Padat Karya (BPK) yang bisa digulirkan,” ujarnya.

Pihak DPRD, katanya, juga akan mendorong dinas terkat agar secepatnya melakukan up-date data Misbar. Sehingga dapat disampaikan lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemsos), agar semua warga yang berhak menerima bantuan dapat diakomodir. (RHM)

Comment