by

Abaikan Protokol Kesehatan, Akad Nikah Ditolak

Ambon, BKA- Jika terdapat calon pengantin yang tidak mampu memenuhi protokol kesehatan, penghulu dapat melakukan penolakan pelayanan nikah. Dimana alasan penolakan harus dilakukan secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan.

“Pandemi Covid-19 membuat hampir seluruh sektor beradaptasi dengan protokol kesehatan yang berlaku, salah satunya adalah untuk urusan prosesi pernikahan,” tandas Kabid Pembimas Islam Kanwil Kemenag Maluku, Rusdi Latuconsina yang dihubungi koran ini, Minggu (14/6).

Setelah sebelumnya prosesi pernikahan dilarang sejak 1 April 2020, Kementerian Agama (Kemenag) kembali mengeluarkan kebijakan baru dengan kembali membuka pelayanan akad nikah yang sedikit berbeda. Pelayanannya dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA).

Lewat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid, yang ditandatangani Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin, Rabu 10 Juni 2020.

Edaran itu juga mengatur kewajiban setiap calon pengantin yang menggelar akad nikah, baik di KUA maupun di luar KUA, untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Protokol itu diantaranya, para peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah wajib diikuti sebanyak-banyaknya 10 orang.

Bagi masyarakat yang hendak menggelar akad nikah di masjid atau gedung, laiknya diikuti sebanyak-sebanyaknya 20 persen dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang.

“KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu dan tempat. Agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,” terangnya.

Meskipun sudah dikeluarkan ederan terbaru, sebut Latuconsina, apabila terdapat calon pengantin yang tidak mampu memenuhi protokol kesehatan, penghulu dihimbau agar menolak pelayanan nikah. Dan dapat membuat alasan penolakan secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan.

Selain itu, pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan tetap dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan. Baik melalui telepon atau surat elektronik (e-mail), dan juga secara daring melalui situs simkah.kemenag.go.id. Yakni dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. (RHM)

Comment