by

Ambulance DinKes Aru Digunakan Angkut Kayu

Ambon, BKA- Tidak difungsikan sebagaimana mestinya, ambulance milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kepulauan Aru mlah digunakan untuk mengangkut kayu.

Alih fungsi mobil ambulance itu pun mendapat kecaman dari masyarakat yang mendiami kabupaten penghasil Mutiara itu.

Bahkan masyarakat menilai, fasilitas operasional Dinkes yang semestinya digunakan untuk mengangkut pasien itu, ternyata disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab.

Beberapa hari lalu, sejumlah masyarakat melihat satu unit ambulance milik Dinkes Kabupaten Kepulauan Aru yang terparkir di salah satu toko kayu, yang beralamat di belakang DPRD Lama, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru.

Ambulance dengan Nomor Polisi DE 102 FM itu dengan jelas telah digunakan untuk memuat balok 5×7, yang tidak diketahui siapa pemiliknya.

“Kami menilai, ada sebuah proses pembiaran yang tidak semestinya dilakukan, malah pertontonkan oleh aparatur negara pada Dinkes Kepulauan Aru terhadap fasilitas pelayanan kesehatan,” ujar beberapa masyarakat yang sempat melihat kejadian tersebut, Rabu (8/7).

Selain menyoroti pengalihan fungsi ambulance, mereka juga menyoroti sejumlah fasilitas transportasi laut, berupa speedboad yang diduga tidak pernah dirawat hingga karam di sungai yang dekat dengan pemukiman warga Kampung Belanda.

“Fasilitas kesehatan ini kan dibeli pakai uang negara, jadi kalau di biarkan rusak tak terurus seperti begitu, lantas siapa yang bertanggung jawab? Dimana biaya perawatannya selama ini. Kesalahan seperti ini harusnya diselidiki oleh aparat penegak hukum daerah ini. Karena kuat dugaan ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran perawatan speedboad tersebut,” ujar warga.

Untuk itu, mereka meminta kepada Kadis Dinkes Kepulauan Aru, Y. O. Uniplaitta, agar lebih tegas dan bijak dalam mengontrol bawahannya saat menggunakan fasilitas operasional dinas tersebut. Karena fasilitas tersebut, bukan milik pribadi, tetapi milik pemerintah dan masyarakat Kepulauan Aru secara umum. Jadi seharusnya digunakan untuk melayani pelayanan kesehatan di daerah ini.

“Kami meminta Kadis Kesehatan, jangan duduk diam. Harus ada sangsi epada bawahnya saat menyalahgunakan fasilitas negara. Karena fasilitas operasional medis tersebut bukan punya pribadi, tetapi milik masyarakat dan pemerintah daerah ini. Jadi harus dipergunakan sesuai fungsinya,” pungkas mereka.(WAL)

Comment