by

Aneh, Bupati SBB Lantik Pejabat di Hari Minggu

Ambon, BKA- Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Muhammad Yasin Payapo, memilih hari Minggu untuk melantik Ahmad Tamiloton sebagai Plt Direktur Rumah Sakit Pratama Waesala, kabupaten SBB. Pelantikan ini sontak mendapat sorotan publik dan dinilai melanggar aturan.

Direktur LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Jan Sariwating, kepada koran ini menilai, pelantikan pejabat pemerintahan di hari Minggu, bukan solusi dan tidak lazim.

Selain bukan di hari kerja, kata dia, pelantikan tersebut dinilai menabrak aturan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, walaupun ada ketentuan yang mengatur tentang tata cara pelantikan, namun Pemerintah Kabupaten SBB seakan-akan tidak mau ambil pusing.

“Sesuai info yang kami terima, di hari Minggu kemarin tanggal 30 Agustus 2020, jam 11.30, Bupati SBB, Yasin Payapo, diduga telah melantik Ahmad Tamiloton sebagai Plt. Direktur Rumah Sakit Pratama Waesala,” ungkap Sariwating kepada koran ini, Senin (31/8).

Disebutkan, hadir dalam acara pelantikan itu diantaranya Kadis Kesehatan beserta para pegawainya. Sehingga proses pelantikan itu kini menjadi kontroversial, karena dilakukan di hari Minggu dan bukan di hari kerja.

Padahal, sambung Sariwating, untuk melantik dalam jabatan pimpinan administrator maupun pimpinan tinggi, ada mekanisme. Bahkan sudah ada payung hukum yang mengatur hal tersebut.

Ia menjelaskan, dalam Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 7 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Dalam Jabatan Administrator dan Pimpinan Tinggi, jelas diatur tentang pelaksanaan pelantikan.

Dimana pada bab II huruf B point, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan Administrator, dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak ke putusan pengangkatannya ditetapkan.

“Itu artinya, bahwa pelantikan pejabat bukan di hari kerja, telah menyimpang dari Perka BKN nomor 7 tahun 2017.
Tidak jelas kenapa Bupati melaku kan hal seperti ini. Tapi yang jelas selain telah menabrak Perka, sistim pengelolaan administrasi pemerintahan di SBB ternyata juga amburadul,” cetusnya.

Herannya, tambah Sariwating, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) SBB sebagai instansi teknis terkesan diam dan tidak memberikan masukan yang valid dan tepat kepada bupati.

Akibatnya, ada rasa ketidak puasan masyarakat SBB atas proses pelantikan tersebut.

“Ruang untuk mencari kepastian hukum atas proses ini terbuka lebar. Ada PTUN, dimana disitu dapat diputuskan apakah proses pelantikan di luar hari kerja sesuai dengan ketentuan atau tidak. Demi tegaknya keadilan, kami kira masyarakat SBB bisa mendorong PTUN untuk selesaikan masalah ini,” harap Sariwating. (UPE)

Comment