by

Anggaran Corona Terpakai 20 Miliar

Ambon, BKA- Penggunaan anggaran daerah selama penanganan Covid-19 di kota Ambon, hingga kemarin telah mencapai Rp 20 miliar. Puluhan miliar dana tersebut dikeluarkan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), jaring pengaman sosial (JPS) dan beberapa pengadaan lainnya.

Hal ini disampaikan Pemerintah Kota Ambon lewat tim Gugus Tugas (Gustu) Percepatan dan Penanganan Covid-19, saat menghadiri rapat evaluasi bersama Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Ambon pada Selasa (23/6).

Dana Rp 20 miliar ini merupakan sebagian dari anggaran penanganan Covid-19 untuk Kota Ambon, yang totalnya mencapai Rp 46,9. Bahkan diperkirakan akan kembali dikucurkan selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon.

“Jadi rapat kemarin itu, Pansus minta menjelaskan secara utuh rencana PSBB di Kota Ambon. Kemudian terkait penggunaan anggaran sudah dijelaskan dalam menjalankan PSBB. Dan anggaran yang sudah terpakai seperti yang dijelaskan tim Gustu kota, dari 46,9 M itu sudah terpakai 20 miliar,” ungkap Koordinator Pansus Covid-19 DPRD kota Ambon, Rustam Latupono, kepada wartawan di Balai Rakyat DPRD Ambon, Rabu (24/6).

Diakuinya, puluhan anggaran tersebut telah digunakan untuk pengadaan APD, jaring pengaman sosial dan beberapa item lainnya. Dan karena pelaksanaan PSBB berlangsung selama 14 hari, maka Pansus Covid akan kembali mengundang tim Gustu untuk kembali mengevaluasi pengunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kota Ambon.

“Pansus sepakat setiap seminggu kita akan undang lagi untuk evaluasi proses pelaksanaan PSBB di Ambon seperti apa. Kalau memang hari pertama kedua PSBB itu sifatnya sosialisasi, mungkin hari ini (kemarin) sudah ada tindakan-tindakan tegas terhadap pelaksanaan PSBB kedepan,” pintanya.

Terkait PSBB, Sekretaris DPC Gerindra Kota Ambon ini menilai, harus ada intervensi dari pemerintah. Salah satunya bagi para pelaku usaha yang diharuskan untuk menutup usaha selama pemberlakuan PSBB.

Mudha-mudahan saja dengan kerjasama dari pemerintah dan masyarakat, virus ini bisa kita putus rantai penyebarannya, itu saja sih.

“Kan tempat usaha ini rata-rata tutup semua. Maka harus ada kompensasi yang mereka dapatkan. Kasihan juga, sekarang 14 hari mereka mau makan apa ? Ini kan persoalan. Dan kemarin juga sudah dijelaskan kalau tidak salah dalam Perwali pasal 71 dan 72 terkait para pelaku usaha. Harus seperti itu,” sarannya.

Disinggung soal penggunaan anggaran, Latupono mengaku, sesuai fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD, maka pihaknya akan turut mengawasi penggunaan anggaran penanganan virus Corona tersebut.

“Kami selalu konsen soal anggaran itu. Karena dengan kondisi ekonomi yang makin sulit dan PAD juga seret tidak ada pemasukan signifikan. Maka kami harap, penggunaan anggaran maksimal betul-betul untuk penanganan Covid-19. Baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial dan ekonomi,” pesannya. (UPE)

Comment