by

APBD 2021 Diduga Disisipkan Dana “Siluman”

Ambon, BKA- Paripurna Penetapan APBD 2021, akhirnya disetujui seluruh fraksi di DPRD Kota Ambon untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda) kota Ambon.

Anehnya, beberapa anggota fraksi justru menolak, karena menduga ada dana siluman yang disisipkan dalam APBD 2021 tersebut.

Pantauan koran ini, meski kuorum, namun tidak seluruh anggota DPRD Kota Ambon hadir dalam paripurna yang berlangsung secara virtual itu.

Dari total 35 anggota DPRD Kota Ambon, hanya sekitar 24 anggota yang hadir untuk mengikuti sidang Paripurna Penetapan APBD 2021 di ruang paripurna Baileo Rakyat Belakang Soya, Sabtu (28/11).

Namun setelah paripurna resmi dibuka oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta, yang hanya didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, beberapa anggota justru memilih keluar dan kembali ke ruang komisi. Banyak hal yang mereka sesalkan terkait penetapan APBD 2021, yang dinilai tidak rasional.


Anggota DPRD Kota Ambon dari Fraksi Perindo, Hary Putra Far Far, mengaku, banyak hal yang tidak rasional dalam penetapan APBD 2021. Yakni pasca Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), hingga penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Dimana, nilai anggaran daerah Kota Ambon yang ditetapkan dalam KUA PPAS senilai Rp 1,247 triliun, tiba-tiba berubah saat pidato Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, yang menyebutkan APBD 2021 senilai Rp 1,260 triliun.

Namun kembali berubah menjadi Rp 1,269 saat penetapan APBD 2021 kemarin, dan kemudian disetujui oleh seluruh fraksi. Diantaranya, fraksi Golkar, PDIP, Gerindra, Nasdem, Perindo, Hanura, Demokrat, PKB-PKPI (fraksi gabungan) dan PKS-PPP (fraksi gabungan), lewat Penyampaian Kata Akhir Fraksi yang dibacakan dalam paripurna tersebut.

“Disini kita bicara atas nama anggota fraksi dan anggota DPRD. Jadi Paripurna Penetapan APBD 2021 yang kami sangat sesalkan ini, kami menilai tidak rasional. Pertama, itu sudah jadi kebiasaan pihak eksekutif (Pemkot Ambon), terkait perbedaan angka sepeti KUA-PPAS yang sudah ditetapkan dengan nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Tapi ternyata dalam pidato walikota resmi, justru berbeda. Ada selisih 12 miliar, kemudian berubah lagi. Bahwa ada dugaan dana siluman yang masuk di situ (APBD),” beber Far Far, kepada wartawan di sela-sela paripurna.

Menurutnya, mekanisme pembahasan APBD tidak maksimal dan terkesan hanya mengejar target, agar tidak melewati deadline waktu yang ditentukan sebelum tanggal 30 November 2020. Dimana pembahasan RKA per komisi bersama masing-masing OPD Pemkot, hanya diberikan waktu selama 2 hari dan langsung ditetapkan sebagai Perda lewat paripurna.

“Ini kan sangat tidak masuk akal. Apakah perda hanya dibahas dua hari ? Ini soal APBD, maka harus dipertanyakan. Dan dokumen dokumen dari OPD yang masuk ke DPRD juga terlambat, ini ada apa?” heran dia.

Menurutnya, banyak hal yang tidak beres dalam penetapan APBD 2021. Dan seluruhnya tidak bisa dibahas satu per satu, lantaran waktu yang diberikan hanya 2 hari. Dan dengan waktu sesingkat itu, sangat tidak masuk akal untuk menyelesaikan seluruh pembahasan yang ada.

“Berbicara soal APBD, maka bicara soal keuangan daerah. Lalu kalau dokumen dua hari, lalu dipaksa selesaikan kejar sebelum 30 November. Maka kalau lihat dari fungsi DPRD, justru dibatasi dan tidak maksimal. Seluruh kegiatan tidak mengarah ke kepentingan masyarakat, ini yang harus dievaluasi,” bebernya.

Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kota Ambon Fraksi PKB, Gunawan Mochtar. Menurutnya, pembahasan APBD 2021 sangat tidak rasional, lantaran selisih anggaran sangat berbeda hingga belasan miliar rupiah. Bahkan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi diduga masuk angin karena menyetujui penetapan APBD tersebut.

Bahkan dirinya menduga, pembahasan APBD yang hanya diberikan waktu selama 2 hari itu, terkesan dipaksakan sebelum tanggal 30 November 2020, untuk mengejar insentif dari Pemerintah Pusat senilai Rp 26 miliar.

“Dari Pemerintah Pusat itu, kalau APBD disahkan sebelum tanggal 30 November, itu insentifnya 26 miliar. Dan menurut saya ini sangat tidak rasional untuk diteruskan. Karena mengenai angka-angka. Saat pembahasan KUA-PPAS itu berbeda dengan RAPBD, itu ada selisih sekitar 12 miliar. Dan proses pembahasan di komisi seakan dipaksakan untuk selesai. Karena waktunya dua hari,” kesalnya.

Selain itu, lanjut Gunawan, dirinya juga sangat kecewa dengan sikap walikota beserta jajaran Pemkot Ambon, karena tidak menghadiri paripurna secara langsung, melainkan secara virtual. Sementara Paripurna Khusus Penganugerahan Warga Kehormatan Kota Ambon yang diberikan kepada mantan Kapolda Maluku, Irjen Pol Baharudin Djafar, beberapa waktu sebelumnya, justru dihadiri langsung oleh walikota beserta seluruh pimpinan OPD dan Forkopimda Kota Ambon.

“Setiap rapat RKA, bahas Banggar sampai penetapan APBD tapi walikota tidak hadir. Kenapa pada saat paripurna penganugerahan Warga Kehormatan justru walikota hadir lengkap dengan jajaran dan forkopimda. Ada apa dibalik itu?” tanya dia.

Dipaparkan, hampir satu tahun DPRD Kota Ambon tidak pernah melakukan rapat internal antara pimpinan beserta anggota DPRD lainnya. Padahal, sebutnya, banyak persoalan internal yang harusnya diselesaikan sebelum memasuki pembahasan anggaran.

“Selama ini belum ada rapat internal di DPRD Kota Ambon. Harusnya pimpinan panggil dan bertanya. Jangan ambil keputusan itu seakan-akan memaksakan. Kita juga kemarin rapat banggar di skorsing, langsung masuk ke penetrasi, maksudnya itu apa. Padahal masih banyak pertanyaan yang harus kita lontarkan pak Sekkot selaku Ketua TAPD yang rangkap sebagai Plh Bappekot. Lalu, setiap rapat itu hanya pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD, terus anggota DPRD yang lain ? apakah kita ini topeng monyet ?” tanya dia.

Anggota DPRD Kota Ambon Fraksi Perindo lainnya, Johan Van Capelle, menambahkan, DPRD adalah lembaga dimana setiap keputusan yang diambil berdasarkan kolektif kolegial. Namun yang terjadi justru berbeda. Dimana setiap keputusan yang diambil hanya berdasarkan pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD, tanpa melakukan rapat internal bersama seluruh anggota untuk mendengar masukan dari masing-masing anggota DPRD yang ada.

“Kita bciara lembaga ini kolektif kolegial. Sebagai pimpinan, bagaimana kita konsolidasi orang yang kita pimpin. Kenapa bisa seperti ini, karena pimpinan gagal konsolidasi orang yang mereka pimpin. Saya juga kecewa, kenapa walikota tidak hadir. Sementara paripurna warga kehormatan kemarin justru hadir. Memang kita dukung terkait warga kehormatan, tapi ini soal kepentingan masyarakat kota Ambon yang akan ditetapkan sebagai perda. Maka itu selaku anggota DPRD, kita menolak penetapan APBD 2021 karena tidak rasional,” tutup mantan Raja Galala ini. (UPE)

Comment