by

ASN Dikarantina Tanpa Rapit Test

Ambon, BKA- Diduga ada delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang merupakan Pelaku Perjalanan (PP) dari Kota Ambon, yang merupakan zona merah penularan Covid-19, dikarantina tanpa dilakukan rapid test.

Kedepalan ASN tersebut saat ini tengah mengikuti proses karantina di Rumah Susun (Rusun) Milik Pemkab SBB. Sudah hampir 10 hari mereka dikarantina sejak kedatangan mereka.

Memang pada dinding tempat mereka dikarantina tertulis “bukan pasien Covid-19”, namun hal itu tetap saja akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, karena kedelapan ASN itu merupakan PP dari zona merah.

Sesuai protap kesehatan, setiap PP yang baru tiba dari zona merah penyebaran Covid-19 harus di-rapid test atau tes cepat yang merupakan langkah awal identifikasi, apakah seseorang sedang terinfeksi virus atau tidak.

“Mereka (ASN-red) ini kan baru datang dari zona merah. Mereka tiba di SBB sudah menjalani karantina selama 10 hari seperti pasien Covid-19, tapi ko kenapa mereka tidak di-rapit test. Kendati berada di Rusun Pemda SBB bukan pasien positif, tapi harus sesuai protap kesehatan, biar masyarakat juga bisa menjamin kalau mereka tidak terinfeksi virus,” ungkap salah satu warga SBB melalui pesan WhatsApp kepada salah satu anggota DPRD Maluku, Minggu (28/6).

Selain itu, yang mengkhawatirkan bagi kedelapan ASN PP itu, mereka digabung pada satu lokasi karantina. Tentu saja, hal ini sangat beresiko, bila ada salah satu diantaranya yang terpapar Covid-19.

Seharusnya, mereka di rapid test terlebih dahulu. Kemudian dipilah, mana yang reaktif atau tidak reaktif, baru mereka ditempatkan.

“Saat masuk, sesuai protap kesehatan, harusnya mereka langsung di rapit test dulu untuk memisahkan yang reaktif dan tidak. Bukan digabung jadi satu seperti itu, sampai menunggu tujuh hari saat mau keluar baru di rapit test,” ungkap sumber itu.

Persoalan tersebut, katanya, telah disampaikan ke Kadis Kesehatan (Kadinskes) SBB serta anggota DPRD Maluku, dapat ditindaklanjuti.

Dia khawatir, pola yang diterapkan Pemkab SBB tersebut dapat menambah jumlah penyebaran Covid-19 ditengah masyarakat. “Kalau pakai pola semua PP dikarantina dulu bersamaan, tanpa di-rapid test terlebih dahulu, lalu dipisahkan antara yang reaktif dan tidak reaktif, dikhawatirkan, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid 19 di SBB akan bertambah,” terangnya.

Selain itu, dia mengungkapkan, kalau pelayanan petugas kesehatan untuk penghuni karantina, dirasakan kurang memuaskan.

Setiap hari, katanya, petugas kesehatan mengecek kondisi pasien, hanya menggunakan termometer untuk mengukur suhu badan, tanpa melakukan pengecekan tekanan darah maupun diberi vitamin.

“Petugas kesehatan hanya duduk-duduk di tenda BNPB sambil menunggu sore untuk pulang ke rumah masing-masing,” kesal warga itu.

Untuk itu, dia berharap, agar apa yang disampaikan ke Kadinkes SBB dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Ini demi kepentingan kita bersama dalam mengatasi penyebaran Covid-19,” pungkasnya. (RHM)

Comment