by

Asosiasi Pengusaha Ruko Mardika Datangi DPRD

Ambon, BKA- DPRD Maluku melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Pemilik Ruko di Mardika, Jumat (17/7).

Kedatangan Asosiasi Pengusaha Pemilik Ruko Mardika ke Kantor DPRD Maluku, untuk menyampaikan beberapa keluhan terkait desakan Pemerintah Provinsi Maluku terhadap kepemilikan bangunan ruko untuk dibayar ke Pemda.

Ketua Asosiasi Pengusaha Pemilik Ruko Mardika, Abdul Somad, mengatakan, yang menjadi masalah saat ini adalah Pemda mengklaim tanah dan bangunan ruko di Pasar Mardika adalah milik mereka.

Padahal para pengusaha ruko itu telah memiliki hak terhadap semua ruko yng telah mereka tempati. Itu dibuktikan dengan akta jual beli, kemudian di perkuat dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk 250 bahkan 300 ruko.

Berdasarkan aturan, HGB yang dimiliki pengusaha bisa diperpanjang sewaktu-waktu. Sehingga mereka berharap, agar Komisi III DPRD Maluku dapat melakukan mediasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut.

Proses mediasi itu dirasakan sangat penting, kata Abdul, sebab Pemerintah Provinsi Maluku melalui Biro Hukum dan Biro Asset daerah, telah meminta agar pembayaran dilakukan pada Agustus nanti.

Jumlah pembayaran yang dibebankan kepada pemilik ruko juga bervariasi, tergantung besar kecil bangunan. Jika tidak dilakukan pembayaran, maka bangunan akan diambil dan diberikan kepada yang lain. Padahal belum ada kesepakatan bersama antara kedua bilah pihak terkait hal itu.

“Mestinya ada kesepakatan dulu. Untuk jumlah yang diminta bervariasi. Bangunan ukuran 55 Meter persegi, Rp 15 Juta per tahun. 5 persen untuk tanah, 10 persen untuk bangunan. Semua harus dibayar Agustus ini. Bagi kami, itu sangat mahal dan tidak sesuai standar Nasional 0,33 persen,” ujar Abdul.

Menanggapi keluhan para pengusaha ruko di Mardika itu, Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdikut selaku Pimpinan rapat, mengatakan, telah meminta komisi III dan Komisi I untuk menidaklanjuti hal tersebut.

“Semua sudah kita dengar, apa yang menjadi keluhan mereka disertai dengan data yang diberikan. Dan karena rapat ini hanya bersifat audens, maka kami sudah minta Komisi III dan I untuk menindaklanjutinya,” kata Sairdikut.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias, menegaskan, akan mencari waktu yang tepat untuk melakukan pertemuan berikutunya, antara Asosiasi Pemilik Ruko dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan BPN.

“Kami akan cari waktu yang tepat untuk melakukan rapat ulang, guna membicarakan masalah ini dengan dengan baik. Sehingga tidak ada yang merasa paling dirugikan,” tandasnya. (RHM)

Comment