by

Atapary : PPDB SMA Harus Transparan

Ambon, BKA- Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary, mengingatkan pihak Sekolah Mencegah Atas (SMA), khususnya bagi SMA negeri favorit, agar lebih transparan dalam penumuman hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Transparansi itu sangat penting, untuk menghindari rasa ketidakpuasan masyarakat, khususnya orangtua calon siswa. Sehingga hasil seleksi yang disampaikan, harus sesuai dengan capaian calon siswa.

“PPDB khusus bagi beberapa SMA favorit di Kota Ambon, harus bisa lebih transparan menyampaikan hasil nilai tesnya. Karena ada orangtua yang sudah komplain secara informal, bahwa menurut mereka (orangtua murid-red) pihak sekolah tidak transparan, artinya tidak disampaikan nilainya, termasuk tempat tinggal. Karena PPDB SMA diberlakukan zonasi,” ujar Attapary, Kamis(25/6).

Persoalan ini, kata Atapary, harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Sebab sebelumnya, Gubernur Maluku, Murad Ismail, telah menyampaikan, bahwa untuk PPDB dengan kategori SMA favorit, tidak boleh menerima melebihi kuota maksimal. Sehingga proses penerimaanya harus dilakukan secara profesional dan transparan.

“Kalau transparan, itu indikator sebenarnya harus hasil ujiannya dibuka. Kalau misalnya yang daftar 500 orang dan kuotanya hanya 200, maka nilai tertinggi 1 sampai 200 itu yang diakomodir,” terangnya.

Selain mengikuti himbauan Gubernur Maluku, katanya, transparansi PPDB pada SMA favorit juga penting untuk menepis isu-isu miring dari masyarakat. Diantaranya, soal adanya siswa titiapan.

Namun bagi dirinya, soal adanya siswa titipan, itu tidak menjadi masalah. Karena yang menentukan itu adalah hasil seleksi PPDB.

“Kalau ada titipan, lalu nilainya tinggi, itu bukan masalah. Tetapi kalau sebaliknya, nilainya rendah lalu dipaksakan untuk harus tetap diterima, ini yaang kita sesalkan,” ucapnya.

Untuk itu, selaku Ketua Komis IV DPRD Maluku, Attapary meminta semua SMA favorit, agar membuka seluruh daftar penerimaan siswa, sesuai dengan identitas asal SMP-nya dan hasil data capaian seleksi. “Ini dilakukan untuk menjawab kecurigaan publik, bahwa penerimaan dilakukan dengan cara yang tidak profesional dan tidak transparan,” pungkasnya. (RHM)

Comment