by

Bahas Anggaran Corona, Fraksi PKB Walk Out

Ambon, BKA- Ketua Fraksi PKB Kota Ambon, Ary Sahertian memilih walk out saat rapat pembahasan anggaran penanganan Covid-19 di kota Ambon. Dia menilai, Pemerintah Kota Ambon lewat Gugus Tugas Covid-19 tidak serius menjalankan amanat Perwali nomor 18 tahun 2020 tentang PSBB.
Rapat pembahasan anggaran Covid-19 yang dilakukan secara tertutup itu, melibatkan Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, tim Gustu Penanganan dan Percepatan Covid-19 Kota Ambon beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ambon yang dihadiri langsung oleh Sekkot Ambon, A.G. Latuheru, di ruang paripurna gedung DPRD Belakang Soya, Kamis (9/7).
Menurut Sahertian, amanat pasal 72 yang tertuang dalam Perwali nomor 18 belum dijalankan oleh Pemerintah Kota Ambon terkait konpensasi kepada para karyawan toko atau pelaku usaha yang diliburkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap I.
Bahkan dalam rapat tersebut, kata Sahertian, terlihat saling menyalahkan antara Pansus Covid-19 dengan Gustu maupun TAPD. Sehingga Fraksi PKB memilih walk out dari rapat tersebut.
“Saya keluar dari ruangan rapat karena Pansus Covid dan Gugus Tugas saling persalahkan soal penanganan Covid-19. Berdasarkan arahan Koordinator Pansus, pak Rustam Latupono yang telah menyampaikan berulang kali soal kompensasi pemerintah kota terhadap karyawan toko dan pelaku usaha selama PSBB. Tapi bahasanya dari pak Sekkot dan Gustu Covid-19 itu terkesan abu-abu. Maka itu Fraksi PKB resmi nyatakan sikap walk out,” tegas Sahertian, kepada wartawan.
Anggota Pansus Covid-19 ini menilai, Pemerintah Kota dan DPRD merupakan mitra yang harusnya saling mendukung dalam seluruh proses penanganan Covid-19 di kota Ambon. Yang mana bertanggung jawab untuk bersama-sama masyarakat, pihak swasta dan lainnya dalam memutus mata rantai Covid-19.
“Sasarannya, kita tidak boleh saling menyalahkan. Pansus Covid-19 dalam tugas pengawasan adalah lembaga rakyat, dan pemerintah sebagai lembaga eksekusi yang harus saling bekerja sama. Tidak perlu saling menyalahkan siapa yang betul dan tidak,” terangnya.
Menurutnya, hingga saat ini Pemerintah Kota belum menjalankan amanat Perwali nomor 18 pasal 72 tentang bantuan sosial kepada para karyawan toko maupun pelaku usaha lainnya. Dengan alasan, mereka harus memiliki KTP dan KK sebagai warga Kota Ambon untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Yang dipersoalkan itu terkait pasal 72 dalam Perwali nomor 18 itu. Itu katanya sementara didata. Tapi kata Sekkot, orang yang harus dapat bantuan itu minimal harus ada KTP dan KK. Padahal harusnya mereka diberikan bantuan saja karena terdampak selama PSBB. Dan dalam aturan seperti itu. Makanya saya sudah sampaikan ke teman-teman fraksi, bahwa Fraksi PKB walkout,” tegas Sahertian.
Disinggung soal anggaran PSBB, Sahertian mengaku, seharusnya data penggunaan anggaran itu disampaikan kepada Pansus Covid-19 setiap minggu. Namun nyatanya, detail penggunaan anggaran belum juga dimasukan.
“Sesuai hasil rapat awal dengan Gustu Covid-19, mestinya Pansus tiap minggu mendapatkan laporan penggunaan anggaran Covid-19. Tapi nyatanya belum. Cuma hanya disebutkan saja bahwa sampai dengan hari ini (kemarin), penggunaan anggaran Covid-19 sudah mencapai 22,4 miliar lebih,” bebernya.
Tempat yang sama, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, Johni Wattimena, ketika dikonfirmasi menjelaskan, bahwa aksi yang dilakukan anggota Pansus, Ary Sahertian mewakili Fraksi PKB terkait bagaimana sikap DPRD untuk secepatnya berikan bantuan bagi yang terdampak selain yang sudah menerima bantuan sosial.
“Beda pendapat dan solusi itu biasa. Bagi saya itu bukan walk out, tapi saat sampaikan pikiran itu dia (Ary Sahertian) keluar. Silahkan diartikan,” tutur Wattimena.
Politisi Gerindra ini juga menilai, dalam rapat pembahasan yang dilakukan itu dimintakan agar sebelum PSBB tahap II dilakukan, maka seluruh hak-hak para pedagang, karyawan toko maupun pelaku usaha lain harus menerima bantuan sesuai dengan amanat Perwali nomor 18 pasal 72.
“Katanya datanya sementara diverifikasi untuk diberikan bantuan. Dan kita mintakan agar secepatnya bisa diberikan supaya tidak ada gejolak di masyarakat. Dan memang pikiran yang disampaikan pak Ary itu agar Pansus dan Gustu Covid saling mendukung untuk bersama mencari solusi untuk menyelamatkan masyarakat yang terdampak Covid,” tutup dia. (UPE).

Comment