by

Bangun Zona Integritas

BKKBN Maluku Menuju WBK
Ambon, BKA- Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku, saat ini tengah berupaya untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Untuk menuju WBK, Kantor Perwakilan BKKBN Maluku saat ini tengah fokus pada pembangunan Zona Integritas (ZI), untuk menyatukan komitmen, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk dapat menyatukan komitmen, maka Kantor Perwakilan BKKBN Maluku menggelar Focus Group Discussion (FGD) menuju WBK dengan pembangunan Zona Integritas.

FGD itu gelar secara virtual meeting. Dibuka oleh
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dra. Renta Rego, diikuti seluruh pegawai Perwakilan BKKBN Maluku, termasuk PKB/PLKB berjumlah 145 peserta.

FGC itu menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya, Auditor Utama BPKP, Drs. Agus Sukiswo, Auditor Ahli Muda BKKBN, Dahman Yuliadi, dan Auditor Ahli Pertama BKKBN, Faysal Haris selaku tim penilai internal Zona Integritas menuju WBK.

Dalam sambutan yang dirilis Humas BKKBN Maluku yang diterima Koran ini, Jumat(26/6), Dra. Renta Rego, mengatakan, ada enam perubahan menuju pembangunan Zona Integritas WBK di BKKBN Maluku. Yakni, Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas dan Pelayanan Publik.

Dengan enam area perubahan, Rego berharap, dapat meningkatkan penerapan/internalisasi asas, nilai dasar, etika dan kode etik perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan, meningkatkan penerapan budaya kerja positif disetiap unit organisasi, meningkatkan integritas aparatur BKKBN, meningkatkan profesionalisme aparatur BKKBN, meningkatkan citra positif aparatur BKKBN sebagai pelayan masyarakat dan meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan program BKKBN.

Dengan tetap mengedepankan tingkatkan pengawasan, kapasitas APIP, penerapan sisitem pengawasan yang independen, professional dan sinergis dalam penerapan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatn efisiensi penyelenggaraan birokrasi.

“Dalam pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas WBK di Perwakilan BKKBN Maluku, semuanya sudah cukup baik. Meskipun ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan,” kata Rego.

Untuk itu, katanya, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama serta integritas dari seluruh aparatur BKKBN Maluku, guna memperoleh predikat WBK dari Kementrian PANRB.

Sebelumnya, dalam rilis menjelaskan, dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi, dibutuhkan komitmen yang kuat, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk capaian zona integritas WBK/WBBM, seluruh pemimpin pada instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh.

Ada lima strategi dalam membangun Zona Integritas. Pertama, komitmen. Pimpinan dan karyawan harus terlibat dalam pelaksanaan RB dan menularkan semangat dan visi yang sama.

Kedua, kemudahan pelayanan. Semua pihak harus bersemangat dalam memberikan fasilitas yang baik, meningkatkan pelayanan dan memberi kepuasan publik.

Ketiga, ciptakan program menyentuh masyarakat yang membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga.

Keempat, monitoring dan evaluasi. Serta yang terakhir, kelima, manajemen media dalam menyampaikan beberapa hal terkait pembangunan zona integritas WBK di BKKBN Maluku.(RHM)

Comment