by

Bantuan KKP Dinilai Tebang Pilih

Ambon, BKA- DPRD Kabupaten Kepulauan Aru menilai, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI) dalam menyalurkan bantuan, terkesan tidak adil atau tebang pilih.

Hal itu terlihat dari bantuan yang disalurkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, kepada lima kabupaten/kota di Maluku, pekan lalu.

Saat berkunjung ke Maluku, Edhy Prabowo memberikan bantuan paket perikan kepada Pemerintah Kota Ambon, Tual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku tengah, Maluku Tenggara, dan Buru. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Aru tidak kebagian.

Untuk itu, Ketua DPRD Kepulauan Aru, Udin Belsigaway, menilai pemerintah pusat dan provinsi Maluku tidak adil dalam pembagian bantuan KKP.

“Saya tegas mau bilang, ada proses tebang pilih dalam kasus pembagian bantuan KKP itu. Masakan Aru tidak dapat apa-apa,” ujar Politisi Nasdem itu kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (8/9).

Padahal menurut dia, Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu daerah di Maluku yang turut berkontribusi memberikan income perikanan di Provinsi Maluku hingga pusat. Namun heranya, Kepulauan Aru tak terlirik sedikitpun oleh KKP maupun Provinsi Maluku.

“Aru ini turut memberi income di bidang perikanan. Lantas kenapa Aru ini tidak dilirik. Ini tidak adil,” kesalnya.

Karena itu, sebagai lembaga perpanjangan tangan dari rakyat Aru. DPRD akan berkoordinasi dengan Pemkab Kepulauan Aru untuk menyurati Pempus dan Pemprov Maluku, guna meninjau kembali bantuan KKP itu.

“Kita akan sikapi serius. Olehnya itu, kami akan memanggil Pemda untuk menyikapi dan meninjau kembali bantuan itu,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat Maluku Satu Hati (DPP MSH), Fidel Angwarmase, via WhatsApp, mengatakan, sebagai rakyat Maluku, dirinya mengapresiasi bantuan KKP kepada lima daerah di Maluku.

Menurut dia, apa yang dilakukan KKP untuk menetapkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional adalah keputusan yang tepat dan patut disyukuri oleh masyarakat Maluku.

“Kita patut bersyukurlah. Ya sebagai anak Maluku, saya mengapresiasi bantuan dan Maluku ditetapkan sebagai LIN, karena janji Pempus ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat Maluku selama 10 tahun,” ujarnya.

Akan tetapi, tambah dia, dilain sisi dirinya sangat menyesalkan kegagalan Pemda Kepulauan Aru dalam membawa daerah tersebut menerima paket bantuan KKP itu.

Menurut dia, tidak masuknya Kabupaten Kepulauan Aru dalam daftar penerima paket bantuan KKP itum karena tidak adanya upaya dari pemkab Kepulauan Aru sendiri.

“Saya sangat menyesal, Aru tidak masuk dalam penerima bantuan KKP itu. Dan kegagalan ini merupakan kegagalan dari pemimpin (bupati). Jadi, jangan berspekulasi,” pungkasnya. (WAL)

Comment