by

Banyak Misbar Belum Tersentuh Bansos

DPRD Desak Dinsos Pendataan Ulang

Ambon, BKA- DPRD Provinsi Maluku mendesak Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Maluku untuk melakukan pendataan ulang terhadap warga yang berhak menerima bantuan sosial (bansos) lewat program Jaring Pengaman Sosial (JPS), dimasa pandemi Covid-19.

Pendataan ulang tersebut penting dilakukan, karena berdasarkan fakta lapangan yang ditemukan lembaga legislatif itu selama melakukan on the spot, ditemukan masih banyak warga yang belum tersentuh bansos JPS, akibat tidak terdata.

Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala, yang juga Ketua Tim II Pengawasan Covid-19 DPRD Maluku, mengungkapkan, banyak warga Maluku yang terdapat secara ekonomi oleh pandemi Covid-19. Sehingga mereka tergolong masyarakat miskin baru (misbar).

Karena mereka selama ini tidak terdaftar sebagai masyarakat miskin, maka mereka tidak pernah menerima bansos yang diprogram pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini. Padahal secara regulasi, mereka berhak untuk menerima bansos pemerintah itu.

Untuk itu, Sangkala meminta pemerintah kabupaten/kota melakukan pendataan ulang masyarakat miskin baru (Misbar) yang muncul selama pandemi Covid-19.

“Kita bertemu dengan Dinsos untuk menyampaikan hasil temuan tim II di Passo, Suli dan Tial. Kita berdiskusi, agar kemudian data BST (Bantuan Sosial Terpadu) yang diturunkan dari Kementerian Sosial dapat direvisi lagi,” ujarnya.

Selain banyak misbar yang belum terdata sebagai penerima bantuan, terang Sangkala, juga banyak ditemukan data ganda penerima bansos ditengah masyarakat.

Kondisi ini, lanjutnya, yang mendorong agar Dinsos harus melakukan pendataan ulang masyarakat miskin. Karena data ganda penerima bansos juga berpengaruh terhadap masyarakat lain yang tidak kebagian bansos.

“Walaupun dana desa sudah mengcover dengan BLT sekalipun dan ada bantuan yang bersumber dari APBD, tetapi kita berharap Dinsos dapat mengkomunikasikan hal ini dengan Kemensos, agar bisa diusulkan nama baru untuk mengisi formasi yang kemudian dihilangkan, karena nama ganda,” tandasnya.

Anggota Tim II Pengawasan Covid-19 DPRD Maluku lainnya, Edison Sarimanela, menegaskan, untuk Negeri Passo sendiri terdapat 564 Kepala Keluarga (KK) yang hingga kini belum pernah dapat bansos.

Persoalan tersebut, katanya, telah disampaikan ke Dinsos Provinsi untuk diadakan kerja sama dengan Dinas Sosial Kota Ambon untuk segera diperhatikan.

Baginya 20 persen dari anggaran Covid-19 diperuntukkan untuk bantuan sosial ke masyarakat. Anggaran ini harus dimaksimalkan. Karena “masalah perut” tidak bisa ditunda. Apalagi ditengah pemberlakukan Pembatas Sosial Berskala Besar (PSBB), warga makin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

“Dirapat itu, saya sudah tegaskan ke Dinas Sosial, harus dikomunikasikan dengan Dinsos Kota Ambon. 20 persen anggaran Covid untuk bansos, harus dimaksimalkan. Jangan masyarakat dibiarkan terus seperti itu. Soal makan dan soal perut, tidak bisa ditunda. Ini yang harus diperhatikan,” tegasnya, (RHM)

Comment