by

Banyak Warga Belum Tersentuh Listrik Gratis

Ambon, BKA- Berdasarkan acuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos), masih banyak warga yang tidak terdata sebagai penerima manfaat program layanan listrik gratis, meskipun mereka menggunakan daya 450 VA.

Ternyata, kenyataan itu juga ditemukan oleh Tim II Pengawasan Covid-19 DPRD Maluku yang membidangi masalah ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) saat berkunjung ke Negeri Suli dan Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) bersama PT PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU), untuk mengetahui sejauh mana realisasi program itu terserap oleh masyarakat, Kamis (25/6).

Kepala Tim II Pengawasan Covid-19 DPRD Maluku, Azis Sangkala, mengungkapkan, dari kunungan itu, ditemukan fakta kalau masih banyak warga Maluku yang belum mendapatkan bantuan program listrik gratis dari PLN, khususnya pelanggan daya 450 VA dan discon 50 persen bagi daya 900 VA.

Kunjungan Tim II Pengawas Covid-19 DPRD bersama PT PLN dalam agenda pengawasan bantuan JPS di Negeri Tial dan Suli Maluku Tengah, Kamis (25/6).

Memang ada sebagian warga yang telah merasakan manfaat program subsidi pemerintah itu. Namun masih banyak warga yang belum mendapatkannya.

“Dalam kunjungan ini, kita juga berkesempatan melihat penerima manfaat subsidi listrik gratis. Faktanya, masih ada masyarakat pengguna listrik 450 VA yang mungkin tidak terdata dalam data base Kementrian Sosial (Kemensos) sebagai masyarakat miskin. Sehingga mereka tidak masuk dalam kategori gratis,” terang Sangkala.

Namun dia tidak ingin menyalahkan PLN secara keseluruhan. Karena memang PLN sangat kooperatif dalam mengimplementasikan program yang digulirkan Presiden RI, Joko Widodo, itu.

Sangkala lebih menitikberatkan permasalahan itu kepada aparatur pemerintah. Mulai dari pemerintahan desa hingga Dinas Sosial, terutama terkait pendataan masyarakat miskin untuk dimasukkan dalam data base Kementerian Sosial. Sehingga ketika PLN akan melakukan programnya, masyarakat yang benar-benar berhak dapat terakomodir sebagai penerima manfaat.

“Saya lihat PLN cukup koorperatif untuk membuka ruang, untuk mereka bisa diakomodir. Tapi tentu harus diusulkan secara berjenjang. Jadi saya berharap, pemerintah daerah menggunakan semua perangkat di tingkat desa sampai kecamatan, agar didata lagi. Jangan sampai ada komplain di masyarakat,” tandas Sangkala.

Ditempat yang sama, Senior Manager Niaga dan Pelayanan PT PLN UIW MMU, Amos Passali, menjelaskan, terkait dengan masih adanya warga miskin yang belum tersentuh program listrik gratis, PLN akan menyesuaikan dengan data revisi dari Kemensos RI.

“Dari sisi PLN, kita hanya mengacu atau mendapat data dari Kemensos. Jadi datanya harus benar dari desa, ke kecamatan, dan ke kabupaten dan dimasukkan ke sistem Dinsos. Otomatis nanti masuk ke data PLN untuk digratiskan,” jelas Pasalli.

Kendati demikian, pelanggang yang belum menikmati listrik gratis, kata Pasali, sepanjang warga memasukkan data ke Dinsos, maka akan segera proses.

“Dari kami (PLN, red-) tidak bisa menerima data langsung dari masyarakat. Tapi harus langsung dari Kemensos RI, meskipun itu sudah menjadi instruki dari bapak Presiden. Tetap tidak bisa, karena harus patuh pada aturan regulasi yang ada, bahwa data subsidi yang diberikan harus melalui Kemensos,” jelasnya. (RHM)

Comment