by

Banyak Warga Belum Tersentuh Pembangunan

HUT 75 Tahun Provinsi Maluku

Ambon, BKA- Hari ini, Rabu(19/7), Provinsi Maluku genap berusia 75 tahun. Diusia yang sudah cukup matang itu, namun sangat disayangkan karena masih banyak warga yang belum tersentuh program pemerintah.

“75 tahun, Provinsi Maluku sudah ada. Pembangunan dari waktu ke watu sudah digenjot. Tapi dibanyak tempat, fakta yang kita saksikan adalah masih banyak sekali masyarakat dan masih banyak sekali wilayah-wilayah di Provinsi Maluku yang belum tersentuh pembangunan secara merata,” ungkap Anggota DPRD Provinsi Maluku, Alimudin Kolatlena, Selasa (18/8).

Dari sisi keadilan distribusi pembangunan, kata Alimudin, Maluku sejak dibentuk dengan delapan kabupaten/kota dan kini sudah menjadi 11 kabupaten/kota, seharusnya sudah dapat melakukan pemerataan pembangunan hingga di pelosok pedesaan. Bukan hanya hanya dibatas kota kabupaten saja.

“Diulang tahun ini kan jangan hanya semangat evori atau serimonialnya saja. Tapi harus semangat untuk bagaimana mendistribusikan keadilan dalam hal pemerataan pembangunan disemua wilayah dan lapisan masyarakat, harus bisa dilakukan penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Faktanya, seiring dengan HUT Kemerdekaan Indonesia dan Provinsi Maluku ke-75 tahun, masih terdapat wilayah-wilayah yang belum tersentuh atau terisolir dari pembangunan. Baik akses sibilitas listrik, sulitnya transpotasi darat/laut, jaringan telekomunikasi, serta hal-hal paling mendasar seperti pendidikan dan kesehatan.

“Masih ada disparitas dimana-mana antara wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan dengan wilayah yang jauh, sehingga yang menjadi hak-hak dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, transpotasi dan telekomunikasi, itu kan belum semuanya tersentuh secara merata. Sehingga harapannya di HUT Provinsi ke-75, penyelenggara pemerintahan di daerah harus lebih meningkatkan kinerjanya,” terang Alimudin.

Untuk itu, Anggota DPRD Maluku dapil SBT itu mengatakan, pemerintah harus bisa mengambil langkah cepat untuk mendistribusikan pembangunan secara merata pada wilayah-wilayah yang sama sekali belum tersentuh pembangunan hingga sekarang.

Dengan kata lain, sudah harus ada keadilan secara merata, seperti yang tercantum dalam sila kelima Panca Sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” di Provinsi Maluku.

Politisi Partai Gerindra ini berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno, menjawab seluruh harapan masyarakat Maluku, sesuai visi dan misi pemerintahan keduanya.

Visi dan misi kedua pemimpin Maluku itu sangat relevan dengan kondisi Maluku saat ini, sehingga harus ada upaya kerja keras untuk mewujudkan hal itu.

“Saya berharap, pada pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Kita mengharap, ada kerja sama yang baik antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan semua stakeholder didaerah, agar apa yang menjadi visi dan misi keduanya bisa terwujud dan terealisasi, sesuai janji politik mereka. Diantaranya, mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Rofiq Afifudin yang juga Anggota DPRD Maluku. Menurutnya, diusia 75 tahun baik bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Provinsi Maluku, ternyata masih banyak PR yang harus dikerjakan pemerintah terhadap rakyatnya. Terutama dalam hal pembagian “kue” pembangunan yang merata ke seluruh pelosok daerah.

Maluku sebagai salah satu provinsi yang ikut mendeklarasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akuinya, masih jauh tertinggal dibanding dengan provinsi lain.

“Ini angka yang sangat baik bagi negara ini jika diikuti dengan pembangunan yang merata diseluruh pelosok daerah di Maluku. Ketimpangan sangat terlihat, terutama dalam penyediaan infrastruktur daerah. Karena itu, mesti ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Anggota DPRD Maluku dapil Kota Ambon itu.

Menurutnya, seluruh proyek infrastruktur mesti dikelola dengan baik demi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. “Banyak proyek yang tidak sesuai, contoh ada pembangunan yang memakai anggaran multiyears, tapi bertahun tahun belum juga selesai. Ini yang harus disinkronkan dengan kebutuhan daerah. Sehingga koordinasi dengan pemimpin daerah sangatlah penting,” pungkas Affifudin.(RHM)

Comment