by

Barnabas Akan hadapi Ancaman Pemecatan

Ambon, BKA- Dinilai telah melakukan tindakan indisipliner terhadap putusan partai, Barnabas Orno terancam dipecat dari keanggotaaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Tindakan indisipliner Orno tersebut terkait dukungan yang diberikan kepada adiknya, Odie Orno, untuk bertarung pada Pilkada Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pada Desember 2020 mendatang.

Padahal keputusan PDIP telah bulat, dengan memberikan rekomendasi kepada Benyamin Thomas Noach sebagai bakal calon kepala daerah di Pilkada MBD nanti.

Untuk itu, PDIP lewat Badan Kehormatan Partai sedang merumuskan proses ancaman pemecatan bagi Barnabas Orno dari keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu.

“Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kedisiplinan partai, itu sudah dibicarakan oleh Wakil Badan Kehormatan Partai. Bagaimana proses dan hasilnya, itu yang sementara dirumuskan, karena PDIP tidak bisa membiarkan kader-kader partainya mengambil langkah-langkah politik diluar aturan partai. Kita tidak terbiasa dengan kebiasaan itu,” jelas Bendahara DPD PDIP Maluku, Lucky Wattimury, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (22/7).

Bagi PDIP, kata Wattimury, apa yang sudah diputuskan oleh DPP, maka seluruh perbedaan dinyatakan selesai. “Tidak ada lagi langkah-langkah atau manuver politik tertentu yang bertentangan dengan keputusan partai. Sebab sesuai dengan AD/ART tentang kode etik partai, harus ada langkah tegas, supaya semua orang harus tertib barisan. Ya kalau tidak tertib, maka akan ada sanksi partai. Apakah itu mulai dari teguran sampai pada pemecatan, tergantung pada bobot kesalahan atau ketidakdisiplinan yang dibuat,” terangnya.

Sebagai pimpinan PDIP Maluku, lanjut Wattimury, tentunya Murad Ismail mengharapkan kedisiplinan jajaran partai tetap diterapkan. “Maka dari itu, Ketua DPD telah memerintahkan Badan Kehormatan Partai untuk berkoordinasi dengan bidang-bidang internal lainnya, bagaimana membicarakannya secara baik. Karena partai tidak bisa diobok-obok,” katanya.

Wattimury mengatakan, kalau dalam keseharian semua orang boleh berbeda pendapat untuk kepentingan Pilkada. Tetapi saat DPP sudah memutuskan, maka tidak ada alasan untuk kader untuk main-main. Karena ini, sudah menjadi sikap politik dari PDIP.

“Saya pikir kita di partai punya pengalaman, ada beberapa orang yang berjasa pada partai pun ketika melakukan kesalahan mendapat sanksi partai. Apalagi orang-orang yang baru di partai atau orang-orang yang sudah mendapat peluang besar di partai, lalu tidak mendukung langkah partai. Maka ini yang keliru,” ujarnya.

Dengan demikian, apa yang telah terjadi saat ini, menjadi catatan penting bagi pengurus, kader dan anggota partai, bahwa semua dinamika sebelum ada keputusan DPP atau rekomendasi DPP tentang bakal calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota itu boleh berbeda pendapat. Tetapi, jika DPP sudah memutuskan, maka tanggungjawab sebagai pengurus, kader dan anggota adalah melakukan tugas sebagai kader partai untuk mengamankan keputusan DPP.

“Ini sudah menjadi tradisi di PDIP, yang setiap kali ibu ketua umum (Megawati, red) mengingatkan kami, mengajarkan kami, bagaimana menanamkan disiplin partai,” tandasnya.(RHM)

Comment