by

Bawaslu : Ada Aturan Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Ambon, BKA- Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely menegaskan, meski dalam undang-undang Pilkada tidak mengatur sanksi pidana bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan di Pilkada Serentak 2020, namun ada undang-undang lain di luar itu yang bisa diterapkan, manakala ada pelanggaran terkait tahapan Pilkada.

Dijelaskan, dalam undang-undang yang mengatur sanksi dalam pelanggaran protokol kesehatan yakni pasal 212 dan pasal 218 KUHP, yang mengatur pidana satu tahun bila melawan petugas saat melakukan tugas untuk menerapkan protokol kesehatan.

“Atau pasal 218 KUHP, rakyat berkerumun sengaja tidak pergi setelah diperintah (ada) pidana 4 bulan,” sebut Ely, dalam kegiatan Ngobrol Pilkada 2020, yang digagas Forum Demokrasi Maluku, di kantor Harian Berita Kota Ambon, Selasa(8/9).

Menurut dia, dalam undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, juga bisa mempidanakan pasangan calon maupun pendukungnya yang melanggar protokol kesehatan saat pandemi Covid-19. Yakni dapat dipidanakan dengan ancaman kurungan penjara satu tahun atau denda sebesar Rp 100 juta.

“Ini wilayah pidana umum, jadi murni kewenangan penyidik kepolisian. Tugas Bawaslu meneruskan persoalan ini ke polisi,” tandasnya.

Namun saat ini, lanjut Ely, belum ada peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang sanksi pelanggaran protokol kesehatan selama penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020, khusus di Maluku. Sehingga penerapannya masih menggunakan standar Covid-19 yang diatur dalam KUHP.

“Sebenarnya masih banyak rujukan-rujukan, tapi paling tidak tiga point tersebut ada juga di Covid-19 untuk proses pelanggaran dan ada juga Perda. Tadi saya sempat tanyakan pak Edwin selaku anggota DPRD, apakah sudah ada Perda yang terkait dengan Covid, tapi menurut beliau belum ada. Sehingga masih menggunakan standar Covid-19,” terangnya.

Dituturkan, dari hasil klarifikasi dalam menegakkan keadilan dalam hukum lainnya, Bawaslu akan merekomendasikan pihak kepolisian, pihak kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19. Termasuk pihak-pihak yang berkompeten dalam penerapan supermasi hukum dari jenis pelanggarannya.

“Yang pasti di sini kita tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku. Terutama, mengenai penerapan protokol kesehatan (Covid-19), selama jalannya pilkada,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, tambah Ely, aturan dalam Peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2020, tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Pemilu, juga telah dijelaskan.

“Kita juga sudah mengimbau bakal pasangan calon pada saat pendaftaran di KPU untuk tetap memperhatikan Protokol Covid-19,” pungkasnya. (RHM)

Comment