by

Bea Cukai: Pahami Mekanisme Penyitaan Barang

Ambon, BKA- Masyarakat diminta agar dapat memahami mekanisme proses penyitaan barang yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Asep Rulli Binawan Hidayat menjelaskan, perlu dibedakan antara barang sitaan dan barang hasil penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai.

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Sehingga barang sitaan merupakan barang dalam rangka proses penyidikan,” jelas Asep, kepada BeritaKota Ambon, Senin (15/6).

Sampai saat ini, sambungnya, penindakan pada Kantor Bea Cukai Ambon tidak terdapat pelanggaran eks Kepabeanan dan Cukai yang berlanjut kepada proses penyidikan. Sehingga penanganan barang hasil penindakan semua berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan no 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

Penindakan yang dilakukan didominasi terhadap pelanggaran dibidang cukai, berupa barang kena cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 atas perubahan undang-undang no 11 tahun 1995 tentang Cukai. Disebutkan, barang kena Cukai dan barang lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Apabila dalam jangka waktu empat belas hari sejak dikuasai negara, pelanggarnya tetap tidak diketahui, barang kena Cukai dan barang lain tersebut menjadi milik negara.

“Barang kena Cukai yang pemiliknya tidak diketahui, dikuasai negara dan berada dibawah pengawasan DJBC serta wajib diumumkan secara resmi oleh DJBC untuk diselesaikan oleh yang bersangkutan dalam waktu 30 hari, terhitung sejak dikuasai negara. Dan apabila dalam jangka waktu dimaksud, yang bersangkutan tidak menyelesaikan kewajibannya, barang kena cukai tersebut menjadi milik negara,” tuturnya.

Pada bulan Desember 2019 lalu, lanjut Asep, telah dilakukan penyelesaian barang hasil penindakan yang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara sesuai sifat dan karakteristik barang, dengan dilakukan pemusnahan BMN dengan cara dihancurkan (dipecahkan dan dibakar), sehingga tidak dapat dipergunakan/dimanfaatkan kembali.

Menurutnya, perlu diketahui juga, barang yang dilakukan penindakan oleh Bea Cukai adalah terhadap barang-barang hasil pelanggaran. Terhadap undang-undang no 17 tahun 2006 jo. UU no. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan undang-undang nomor 39 tahun 2007 jo. UU no. 11 tahun 1995 tentang Cukai.

“Termasuk barang-barang yang termasuk kategori barang larangan dan pembatasan yang tidak memiliki ijin dari instansi terkait pada saat ekspor atau impor,” tutupnya. (KJH)

Comment