by

Belajar Daring Lemahkan Kualitas Belajar Anak

Ambon BKA- Kebijakan belajar Daring yang masih diterapkan Pemerintah Kota Ambon, dinilai melemahkan kualitas belajar anak di masa pandemi Covid-19. Pasalnya, sebagian besar anak dianggap tidak mampu menyerap mata pelajaran dengan baik. Bahkan tidak seluruh anak aktif selama proses belajar daring.

Tak hanya anak didik, sebagian besar orangtua serta guru, ternyata mulai jenuh dengan proses belajar Daring karena tidak maksimal terhadap kualitas belajar anak.

Alhasil, sejumlah guru pernah kedapatan melakukan proses belajar tatap muka secara diam-diam. Itupun disetujui oleh orangtua, walau setelah itu dibubarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon.

Bahkan baru-baru ini ada salah satu guru SD 23 Ambon yang mengaku bosan dengan kebijakan belajar Daring, hingga nekat melakukan proses belajar tatap muka dengan siswa secara diam-diam. Alhasil, dibubarkan juga oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon, dengan memberikan teguran keras agar tidak lagi diulangi.

Namun, kerinduan sekolah untuk melakukan belajar tatap muka, terus terjadi. Salah satunya SD Negeri 3 Rumah Tiga Ambon, yang akhirnya membatalkan pembelajaran secara Daring. Sebab belajar Daring dinilai akan berdampak negatif bagi perkembangan belajar anak.

Kepala SD Negeri 3 Rumahtiga, Alberthina A. Haumahu, kepada koran ini mengaku, setelah pihak sekolah dimintakan untuk melakukan belajar Daring dan Luring di awal tahun 2021 oleh Pemerintah Kota Ambon, pihaknya telah memutuskan untuk memulai pembelajaran semester genap secara daring pada 11 Janauri 2021 kemarin.

Alhasil, justru tidak sesuai dengan yang diharapkan pihak sekolah. Yakni keikutsertaan anak-anak dalam proses belajar Daring, sangat memprihatinkan. Akibatnya, pihak sekolah memutuskan untuk membatalkan proses belajar online dan diganti dengan belajar Luring.

Menurut Haumahu, saat belajar semester genap di tanggal 11 Januari kemarin, sekolah kemudian melakukan belajar daring lewat aplikasi zoom bersama anak-anak. Dan ternyata, hanya 7-10 anak saja yang ikut belajar Daring.

Sehingga ketika dianalisis, kata dia, proses belajar Daring yang pertama itu diduga karena kondisi orangtua yang tidak memiliki pulsa, sehingga anak mereka tidak ikut dalam belajar Daring.

Yang kedua, lanjut dia, mungkin saja anak-anak sudah jenuh dengan pembelajaran Daring ini. Sebab untuk tatap muka sendiri saja agak susah, apalagi belajar Daring. Dan hal tersebut tentu berdampak terhadap kualitas belajar anak. Karena apapun kendalanya, para guru tentu akan siap. Namun berbeda dengan anak didik.

Dan setelah dievaluasi, pihaknya sepat untuk tidak melaksanakan belajar daring, tapi dilakukan belajar luring. Dengan membuat materi dari lembaran kerja siswa, untuk kemudian di print dan diberikan kepada siswa untuk belajar di rumah.

“Kan ada buku yang sudah diberikan kepada anak-anak sebelumnya. Jadi setelah guru siapkan materi, orang tua ambil dan berikan kepada anak untuk belajar. Kebetulan, kita kemarin sudah pemetaan Kompetensi Dasar (KD) yang berulang, jadi materi tinggal disusun saja. Begitu saja yang dilakukan, dari pada belajar daring, tapi hanya 7 sampai 10 anak saja,” tandasnya.

Dengan berlanjutnya pembelajaran jarak jauh (PJJ), sebutnya, akan semakin menyulitkan anak-anak, jika sekolah tidak mengambil langkah. Sebab, bukan saja anak yang jenuh, tapi orangtua juga. Sehingga perlu kebijakan sekolah untuk menyelamatkan anak-anak. Bukan saja dari segi penyebaran virus, tapi juga dari segi akademik

“Kondisi ini, memang kita tidak bisa paksakan belajar daring, tapi secara luring saja. Supaya jangan lagi kita bebankan ke orang tua, atau guru. Sehingga saya minta guru harus buat buat bahan ajar dan kita bagikan kepada siswa, supaya semua enak. Dengan LKS, kita menitikberatkan pada proses produk, jadi dikasih ke siswa mereka kerja 1 minggu, kemudian dikembalikan ke guru untuk diperiksa. Dan diambil lagi materi berikutnya. Itu terus menerus seperti itu saja, dari pada belajar daring,” pungkas Haumahu.

Tempat terpisah, menanggapi persoalan belajar daring, Anggota DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin kembali angkat bicara. Menurutnya, sejumlah temuan terhadap para guru yang nekat melakukan belajar tatap muka dengan siswa secara diam-diam, perlu direspon seara positif.

Sebab, semua guru dan orang tua beserta siswa, sangat merindukan belajar tatap muka. Artinya, kebijakan yang diambil oleh sejumlah guru untuk belajar tatap muka, itu memberikan pesan kepada pemerintah maupun masyarakat, bahwa jika pendidikan terus dikelola dengan cara belajar daring, maka akan sangat melemahkan kualitas belajar anak.

“Saya kira, memang ada peraturan yang mengatakan kalau sudah pada zona hijau baru bisa belajar tatap muka lagi. Saya kira kalau menunggu sampai hijau itu kapan ? oke sekarang sudah ada vaksinasi, tapi itukan 1 tahun lebih lagi baru selesai. Lalau, masa kita tidak bisa belajar tatap muka ? Yang penting protokol kesehatan jalan. Kan aneh, ketika bioskop dibuka, tapi kok belajar tatap muka tidak bisa. Yang penting, tidak dibuat skema, misalnya satu kelas dibagi dua atau 30 persen dan diatur waktunya, itu kan bisa. Agar tidak lagi terapkan proses belajar daring,” ungkap Rovik.

Politisi PPP ini menilai, proses belajar daring yang diterapkan, tidak mampu meningkatkan kualitas belajar anak dan tidak efektif. “Kalau saya walikota, saya sudah siapkan skema pendidikan tatap muka. Kalau kita bisa mengskema fasilitas ekonomi, maka kita juga bisa mengskema fasilitas pendidikan,” tukasnya.

Dijelaskan, anak didik tidak hanya butuh untuk diajarkan, tapi perlu didik dengan baik. Serta butuh sosialisasi dengan teman sebaya, sehingga pemerintah perlu memikirkan untuk segera dilakukan belajar tatap muka.

“Ini kan sudahmau satu tahun. Kemudian pemerintah kota tidak lagi tempatkan posko-posko PSBB, dan menurut saya ini langkah progresif. Menurut saya kita keluar dari sebuah ketakutan, tapi mestinya itu diikutkan dengan membuka lagi pendidikan tatap muka. Artinya harus ada percontohan, setidaknya ada upaya dari pemerintah kota untuk lakukan uji coba,” tuturnya.

Ditambahkan, jika Pemerintah Kota terus bertahan dengan belajar daring, maka kualitas belajar anak akan semakin menurun. Sehingga perlu ada langkah uji coba untuk melakukan belajar tatap muka, sehingga kualitas belajar anak bisa kembali meningkat.

“Setidaknya harus ada aktifitas pendidikan, meskipun tatap mukanya itu tetap melakukan prosedur kesehatan. Supaya anak-anak ini juga dididik secara disiplin tentang bagaimana protokol kesehatan. Jadi ada efeknya gitu,” tutupnya. (LAM/UPE)

Comment