by

Berkas Fery Tanaya Dirampungkan

Ambon, BKA- Setelah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi PLTMG Namlea, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mulai merampungkan berkas tersangka Fery Tanaya alias FT bersama A.G. L. yang merupakan PNS BPN Maluku.

Perampungan berkas kedua tersangka dilakukan untuk kepentingan persidangan, dalam kasus yang diduga menelan uang negara sebesar Rp 6 miliar lebih ini.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi BeritaKota Ambon, mengungkapkan, penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah bagi pembangunan PLTMG 10 MV, tahun 2016, di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru, saat ini dalam perampungan berkas perkara dua tersangka.

“Prosedurnya kalau selesai penetapan tersangka, penyidik akan rampungkan berkas perkara. Hal ini dilakukan supaya menyerahkan berkas perkara ini ke JPU untuk diteliti,” jelas Sapulette, Minggu (7/6).

Sedangkan salah satu sumber penyidik di Kejati Maluku, mengungkapkan, penyidikan kasus dugaan tipikor pengadaan lahan PLTMG Namlea saat ini tengah difokuskan untuk mengejar tersangka lain. Sebab dari bukti-bukti yang dikantongi penyidik, ada indikasi yang mengarah ke keterlibatan orang lain selain FT dan AGL.

“Namun nanti kita lihat arah penyidikan yang dilakukan penyidik seperti apa. Kalau memang tidak dikejar tersangka lain, maka bukti-bukti belum cukup untuk diekspos,” tandas sumber itu melalui selulernya, Minggu kemarin.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Maluku melalui ekspos perkara menetapkan dua tersangka, masing-masing, Fery Tanaya alias FT (59), dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-749/Q.1/Fd.1/05/ 2020,08 Mei 2020 dan tersangka AGL (46), PNS BPN Maluku berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor :B-750/Q.1/Fd.1/05/ 2020, tanggal 08 Mei 2020.

Mereka pun disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan PLTMG itu berada tepat di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

Dalam proses jual beli lahan itu, diduga tidak melibatkan Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat, Notaris dan Pemerintah Kabupaten Buru.

“Pengadaan lahan ini diduga murni salah bayar atau total loss,” ungkap Moch Mukadar selaku pelapor dalam kasus itu.

Dalam surat pelepasan hak lahan, Ferry Tanaya tidak mencantumkan atau menjelaskan mengenai status tanah yang diakui sebagai miliknya.

Penjelasan tentang status tanah itu tidak dimasukan karena diduga disengaja. Sebab lahan yang diakui Ferry Tanaya ini hanya berdasarkan Erfak tahun 1938. Sementara tanah berstatus Erfak sendiri, tidak bisa diperjual belikan.

“PLN juga semestinya jeli. Harusnya PLN tahu dan memahami mekanisme proses jual beli,” tambah Mukadar.

Perkara ini, tambah Mukadar, pernah dilaporkan ke Polda Maluku pada 29 Mei 2018 lalu tentang dugaan tindak pidana penyerobotan lahan yang dilakukan PLN UIP Maluku. Perkara ini kemudian dilimpahkan ke Polres Pulau Buru.

Kasus itu terpaksa dilaporkan karena PLN UIP Maluku tidak memiliki itikad baik. Sebab, tanah yang dibeli tahun 2016 lalu itu, bukan milik Ferry Tanaya tapi Petuanan Lilialy dan Moch Mukadar.

Kepemilikan tanah milik Petuanan Lilialy dan Moch Mukadar dibuktikan dengan adanya gugatan yang dilayangkan Ferry Tanaya. Dimana Ferry menderita kekalahan saat persidangan berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negera (TUN) Ambon, Pengadilan Negeri Ambon, Kasasi Mahkamah Agung TUN dan terakhir di PK Perdata MA yang di tolak tanggal 30 Mei 2017.(SAD)

Comment