by

Berkas Korupsi Raja Porto Masuk Pengadilan Pekan Ini

Ambon, BKA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon Cabang Saparua berencana melimpahkan berkas perkara Marthen Nanlohy, eks Raja Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada pekan ini.

Pelimpahan berkas perkara Nanlohy ke Pengadilan karena dinyatakan lengkap dari unsur materil dan formilnya, sehingga dilakukan pelimpahan berkas perkara.

“Kemungkinan pekan ini kita sudah limpah ke pengadilan. Semua alat bukti sudah lengkap,” ungkap Kacabjari Saparua, Ardy, kepada Beritakota Ambon, Minggu (2/8).

Sebelumnya, Kacabjari Saparua, Ardy, mengatakan, penyidik sudah melakukan perampungan berkas perkara mantan Raja Porto, Marthen Nanlohy, yang dijerat dalam kasus penyalahgunaan ADD dan DD ini.

Perampungan berkas perkara tersebut dilakukan setelah tim yang dipimpinnya itu melakukan penyitaan barang bukti, berupa SK kepengurusan tersangka sejak tahun 2011 sampai 2017.

“Kita sudah sita barang bukti pendukung lain berupa SK tersangka saat menjabat raja sejak tahun 2011 sampai 2017. Setelah dilakukan penyitaan, berkas perkara yang menyeret dua orang di penjara (Sekertaris dan bendahara Negeri Porto) itu sudah dianggap lengkap oleh tim,” jelas Ardy, pada akhir Juli lalu.

Soal tersangka Raja Porto yang mengelak tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi ADD dan DD tersebut, kata Adry, hal itu merupakan kewenangan tersangka.

“Itu kan kewenangan dia. Saya pun tidak bisa bilang dia salah. Makanya nanti kita buktikan dipersidangan, soal siapa yang salah dan benar,” katanya.

Untuk diketahui, Raja Porto ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Oktober 2018 dalam kasus korupsi DD dan ADD Negeri Porto tahun anggaran 2015-2017. Sekretaris Negeri Porto, Hendrik Latupeirissa, dan Bendahara, Salmon Noya, telah diadili dan divonis 1 tahun penjara.

Mereka terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi ADD-DD Porto selama 3 tahun, sejak 2015, 2016 dan 2017, dengan total kerugian negara sebesar Rp 382 juta lebih.

Keduanya terbukti melanggar pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 juncto UU Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor.

Untuk diketahui, pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Pemerintah Negeri Porto mendapat DD dan ADD sebesar Rp 2 miliar. Anggaran tersebut diperuntukan bagi pembangunan sejumlah item proyek, diantaranya, pembangunan jalan setapak, pembangunan jembatan penghubung dan proyek posyandu.

Para terdakwa melakukan mark up dalam setiap pembelanjaan item proyek. Akibatnya negara dirugikan Rp 382 juta lebih. (SAD)

Comment