by

Berkas Korupsi Sekda Buru Diserahkan Usai PSBB

Ambon, BKA- Direskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Eko Santoso, mengungkapkan, berkas perkara kasus dugaan korupsi SPPD fiktif dan uang makan minum tahun 2015-2017 di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru, akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku, usai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon.

Alasannya, ungkap Santoso, karena itu sesuai hasil koordinasi dengan pihak JPU. Apalagi kedua tersangka, yakni, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru, Ahmad Assegaf, dan bendahara, La Joni Ali alias Joni, saat ini masih berada di Kabupaten Buru.

“Mungkin selesai PSBB kita sudah serahkan berkasnya ke jaksa. Karena hasil koordinasi terakhir, jaksa mengaku kalau nanti selesai PSBB baru dilakukan tahap II. Dan saat ini, kedua tersangka di Kabupaten Buru, makanya kita tunggu PSBB selesai dulu,” ujarnya, kepada BeritaKota Ambon, Rabu (8/7).

Dengan pelimpahan berkas perkara ini, maka semua bukti-bukti yang dikantongi dan petunjuk JPU semuanya sudah dipenuhi tim penyidik. Sehingga proses tahap II tinggal digelar saja. “Kalau sudah begini (tahap II), maka berkas perkara semua sudah lengkap, petunjuk JPU pun pasti penyidik sudah lengkapi,” tandasnya.

Sebelumnyam diberitakan koran ini, Penuntut Umum dalam perkara ini sudah dilakukan P21 sejak Maret 2020 lalu. Saat ini penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku tinggal melakukan tahap II saja ke Kejati Maluku.

“Oh, berkas perkara itu sejak Bulan Maret sudah P21, jadi sekarang tinggal tahap II saja ke Penuntut Umum,” terang Santoso, melalui sambungan selulernya, Rabu (24/6) lalu.

Sebenarnya perkara ini sudah dilakukan tahap II, namun karena tersangka tidak ditahan dan berada di Kabupaten Buru, ditambah lagi dengan gegernya penyebaran Covid-19 di masyarakat, sehingga progresnya tertunda.

“Ini kan mereka (tersangka) di Buru, dan kita lagi koordinasi sama jaksa, bagaimana ini? Mengingat jaksa juga sedang menangani masalah korupsi yang banyak,” jelas dia.

Meski begitu, dirinya mengaku, dalam waktu dekat berkas perkara ini sudah bisa diserahkan ke Penuntut Umum untuk kepentingan sidang nanti.

“Tapi sudah lah, kita akan koordinasi untuk proses tahap II dalam waktu dekat,” tandas Santoso.

Sesuai laporan yang masuk ke kantor Ditreskrimsus Polda Maluku di Kawasan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, kedua tersangka, yakni, Sekda dan Bendahara Rutin Kabupaten Buru ini diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi SPPD fiktif dan uang makan-minum pegawai, tahun anggaran 2015-2017 bernilai miliaran rupiah.

Kemudian, sejak April 2018 lalu, tim penyidik telah melakukan proses penggeledahan di Kantor Bupati Buru terkait dugaan korupsi tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sekda, dua asisten, serta bendahara rutin, pada awal April 2018 lalu.

Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sebelum menetapkan tersangka, penyidik Ditreskrimsus telah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik juga telah meminta audit investigasi dan penghitungan kerugian negara ke BPK pusat.

Dalam audit investigasi ditemukan bau korupsi, mulai dari perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan fiktif. Hasil penghitungan kerugian negara didapati potensi kerugian negara sejak tahun 2015 hingga 2017 sebesar Rp 11.112.239.000.(SAD).

Comment