by

Berkas Korupsi Sekda Buru “Segera” ke Jaksa

Ambon, BKA- Berkas perkara kasus dugaan korupsi SPPD fiktif dan uang makan minum tahun 2015-2017, yang menyeret Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru, Ahmad Assegaf, dan bendaharanya, La Joni Ali alias Joni, segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku, Kombes Pol. Eko Santoso, kepada BeritaKota Ambon, mengungkapkan, berkas kedua tersangka itu sudah dilakukan P21 sejak Maret 2020 lalu. Sehingga saat ini hanya menunggu dilakukan tahap II saja ke JPU Kejati Maluku.

“Oh, berkas perkara itu sejak Bulan Maret sudah P21. Jadi sekarang tinggal tahap II saja ke penuntut umum,” ucap Santoso, melalui sambungan seluler, Rabu (24/6).

Sebenarnya perkara ini sudah harus dilakukan tahap II. Namun karena tersangka tidak ditahan dan berada di Kabupaten Buru, ditambah lagi dengan masalah wabah Covid-19, sehingga progresnya tertunda.

“Ini kan mereka (tersangka) di Buru, dan kita lagi koordinasi sama jaksa, bagaimana ini. Mengingat jaksa juga sedang menangani masalah korupsi yang banyak,” jelas dia.

Meski begitu, dirinya mengaku, dalam waktu dekat berkas perkara ini sudah bisa diserahkan ke penuntut umum, untuk kepentingan sidang nanti.

“Tapi sudah lah, kita akan koordinasi untuk proses tahap II dalam waktu dekat,” tandas Santoso.

Sesuai laporan yang masuk ke kantor Ditreskrimsus Polda Maluku di Kawasan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, kedua tersangka, yakni, Sekda dan bendahara rutin Kabupaten Buru itu diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi SPPD fiktif dan uang makan-minum pegawai tahun anggaran 2015-2017 bernilai miliaran rupiah.

Kemudian, sejak April 2018 lalu, tim penyidik telah melakukan proses penggeledahan di Kantor Bupati Buru terkait dugaan korupsi tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sekda Buru, dua asisten, serta bendahara rutin, pada awal April 2018.

Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sebelum menetapkan tersangka, penyidik Ditreskrimsus telah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik juga telah meminta audit investigasi dan penghitungan kerugian negara ke BPK pusat.

Dalam audit investigasi ditemukan bau korupsi, mulai dari perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan fiktif. Hasil penghitungan kerugian negara didapati potensi kerugian negara sejak tahun 2015 hingga 2017, sebesar Rp 11.112.239.000.(SAD)

Comment