by

Biaya Rapid Test Naik Lagi

Ambon, BKA- Masyarakat Kota Ambon yang hendak lakukan perjalanan ke luar daerah, kembali mengeluh dengan biaya rapid test mandiri seharga Rp 250.000. Harga ini disamaratakan bagi yang ber-KTP Ambon maupun luar Ambon, lantaran stok rapid test yang disubsidi Pemerintah Kota telah habis.

Ini terjadi di Rumah Sakit Umum (RSU) Al Fatah Ambon, yang merupakan salah satu fasilitas kesehatan (Faskes) rujukan Pemerintah Kota Ambon sebagai tempat rapid test mandiri.

“Tadi (kemarin) itu saya rapid test di RSU Al Fatah dan bayarnya bukan 150 ribu, tapi 250 ribu. Kata petugas, rapid test 150 ribu habis dan semua yang mau rapid test itu bayar 250 ribu. Jadi tadi semua mengeluh, takutnya ini hanya akal-akalan saja,” ungkap, salah satu pelaku perjalanan yang menolak namanya disebutkan, saat menghubungi koran ini, Selasa (28/7).

Ia mengaku, seluruh pelaku perjalanan diarahkan menggunakan rapid test non subsidi dengan harga tinggi tersebut. Dengan alasan, belum ada stok tambahan rapid test subsidi dari Pemerintah Kota.

“Saya kan KTP luar Ambon, jadi bayarnya 250 ribu. Tapi kalo dari pantauan tadi itu yang ber-KTP Ambon juga kena 250 ribu. Karena kata petugas itu stok yang 150 ribu belum masuk, masih kosong,” bebernya.

Menurutnya, banyak masyarakat yang kesal karena harus mengeluarkan uang banyak untuk lakukan rapid test mandiri. Padahal tidak semua orang yang mau berangkat ke luar daerah itu untuk kepentingan kantor atau dinas, tapi untuk kepentingan pribadi serta studi.

“Saya datang jam 9 pagi tapi sudah dapat nomor antri 60 lebih. Jadi banyak yang berangkat, tapi banyak untuk urusan keluarga atau studi. Padahal kan Menteri Kesehatan tidak lagi rekomendasi, tapi yang mau terbang tetap wajib rapid test mandiri. Apakah memang sudah tidak ada lagi subsidi ?,” tanya dia.

Tempat terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes menegaskan, akan mempertanyakan rapid test mandiri yang disubsidi oleh Pemerintah Kota. Menurutnya, jika ada Faskes yang coba-coba mencari untung dari rapid test ini, maka DPRD siap keluarkan rekomendasi untuk ditindak tegas.

Karena sebelumnya, komisi sudah lakukan tinjauan ke lima faskes rujukan Pemerintah Kota Ambon diantaranya RSU Al Fatah, GPM, Otto Quyk, Bhakti Rahayu, dan klinik Prodia. Yang mana seluruhnya sudah terapkan biaya rapid test subsidi sesuai anjuran Kemenkes sebesar Rp 150.000.

“Kita sudah rapat dan tinjau 5 faskes rujukan Pemerintah Kota pekan lalu, dan telah disepakati bersama itu 150 ribu karena sudah ada subsidi. Tapi kalau ada faskes yang coba main-main, ketika nanti kita tinjau lagi dan temukan itu, maka akan kita persoalkan itu,” ancam Politisi Golkar ini.

Pormes menambahkan, Komisi akan segera melakukan rapat internal untuk mengundang Dinas Keshatan terkait stok rapid test subsidi yang disalurkan Pemerintah Kota ke seluruh faskes yang ada. Bahkan akan mempertanyakan berapa stok sebenarnya yang diterima pihak faskes untuk rapid test subsidi bagi warga yang berKTP Ambon.

“Soal berapa jumlah stok rapid test subsidi itu kita belum tahu. Tapi nanti kita tanyakan itu ke dinas dan kita akan pastikan apakah benar stoknya habis atau tidak. Makanya kita ingatkan, agar faskes jangan cari untung dari rapid test,” pesannya. (UPE)

Comment