by

BKKBN Gencar Lakukan Edukasi

Ambon, BKA- Pandemi Covid-19 tak menjadi halangan bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku dalam memberikan edukasi terhadap pelayanan bagi Keluarga Berencana (KB), dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan terkait pencegahan penyebaran virus corona.

Bahkan dalam pelayanan dan promosi serta konseling kesehatan, reproduksi juga masih diperlukan dalam masa pandemi saat ini. Yakni akses masyarakat terhadap pelayanan serta konseling kesehatan menjadi terbatas.

Dan untuk meminimalisir kontak dengan petugas kesehatan, maka sebagian besar kegiatan promosi dan konseling termasuk dengan kesehatan reproduksi lebih banyak memanfaatkan media sosial dan media komunikasi jarak jauh. Baik secara online maupun offline.

Lewat rilis Humas BKKBM Maluku menyebutkan, kondisi saat ini, dimana masih banyak masyarakat yang membutuhkan informasi dan konseling terkait infertilitas dan kesehatan reproduksi. Sehingga BKKBN bersama dengan POGI menyelenggarakan kegiatan webinar yang mengangkat topik dan isu menarik seputar penanganan infertilitas dalam kesehatan reproduksi.

Melalui aplikasi Webex yang disarankan langsung lewat kanal Youtube dan Facebook BKKBN Official, pada kegiatan Webinar Penanganan Infertilitas dalam Kesehatan Reproduksi yang dipimpin langsung Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. Dengan harapan, pelayanan KB tetap berjalan dengan memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.

Webinar dibuka Kepala BKKBN RI, yang diikuti oleh dr. Ari Kusuma Januarto, Sp.OG(K) selaku Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Plt. Deputi Bidang KBKR, Ir. Dr. Dwi Listyawardani, M.Sc., Dip.Com, Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, Sp.OG., MPH (POGI) selaku narasumber, dan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama BKKBN.

Bahkan yang mengikuti siaran langsung dari Cisco Webex sebanyak 400 peserta, kanal Facebook sebanyak 4000 peserta, sedangkan Youtube sebanyak 1.390 peserta. Sehingga total keseluruhan yang mengikuti webinar kurang lebih sebanyak 5.790 peserta.

Hasto mengatakan, saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi, bahkan akan segera berlalu beberapa tahun lagi. BKKBN bersama Instansi terkait, pakar dan mitra kerja terus saling membantu menciptakan SDM berkualitas.

“Untuk memetik bonus demografi harus memenuhi dua syarat, yaitu tidak hanya dari segi kuantitas namun juga kualitas dari segi kuantitas. Sehingga salah satu untuk menciptakan SDM berkualitas adalah kesehatan reproduksinya,” jelasnya, Minggu(1/6).

Dipaparkan, berdasarkan data Evaluasi Demographic and Health Surveys (DHS) yang dilakukan oleh WHO pada tahun 2004, memperkirakan bahwa lebih dari 186 juta WUS yang pernah menikah di negara berkembang mengalami infertilitas, atau setara dengan 1 dari setiap 4 PUS usia 15-49 tahun.

Di Indonesia, dari 67 juta pasangan usia subur, 10-15 persen atau 8 juta mengalami gangguan infertilitas atau kesuburan yang membuat mereka sulit mendapatkan anak (Profil Kesehatan Indonesia, 2012).

Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi infertilitas di Indonesia meningkat setiap tahun. Pada 2013, tingkat prevalensi adalah 15-25 persen dari semua pasangan (Riskesdas, 2013).

Bahkan berdasarkan data dari Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia (Perfitri) pada tahun 2017, terdapat 1.712 pria dan 2.055 wanita yang mengalami infertilitas.

Selain itu, WHO memperkirakan sekitar 50-80 juta pasutri (1 dari 7 pasangan) memiliki masalah infertilitas dan setiap tahun akan muncul 2 juta pasutri dengan masalah infertilitas. Di Indonesia angka kejadian infertilitas diperkirakan terjadi pada lebih dari 20 persen pasangan suami istri (Pasutri).

Dikatakan, Indonesia angka kejadian infertilitas pada perempuan usia 30 – 34 tahun 15 persen, pada usia 35-39 tahun 30 persen, dan pada usia 40 – 44 tahun adalah 55 persen.

“Melalui webinar ini dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi para peserta baik seluruh pejabat dan staf di lingkungan internal BKKBN, maupun tenaga kesehatan dan mitra terkait lainnya mengenai isu-isu strategis di bidang kesehatan reproduksi. Serta mendorong munculnya ide-ide kreatif serta inovasi yang mendukung keberlangsungan pelayanan serta promosi dan konseling kesehatan reproduksi di masa pandemi ini,” tutupnya.

Plt. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Ir. Dr. Dwi Listyawardani menambahkan, pasutri dinyatakan mengalami Infertilitas atau gangguan kesuburan apabila pasutri belum hamil meski telah melakukan hubungan seksual secara teratur selama 12 bulan tanpa menggunakan alat proteksi/kontrasepsi.

“Pasutri dinyatakan memiliki masalah infertilitas primer jika belum pernah ada riwayat kehamilan dan dinyatakan sebagai infertilitas sekunder, jika pasutri tersebut tidak berhasil hamil atau tidak mampu maupun tidak mampu mempertahankan kehamilannya setelah memiliki anak hidup sebelumnya,” pungkas Dwi. (RHM)

Comment