by

BPJS Kesehatan Buka Suara Soal Kenaikan Iuran Mulai Juli

Jakarta, BKA- BPJS Kesehatan buka suara soal kenaikan iuran yang akan diberlakukan oleh Presiden Jokowi secara bertahap mulai Juli mendatang. BPJS Kesehatan menyatakan tidak ikut mengusulkan kenaikan iuran tersebut.

“Tugas mengusulkan bukan kewenangan BPJS Kesehatan,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf, Selasa (12/5) malam.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta mandiri secara bertahap mulai Juli 2020.

Keputusan ini dilakukan tak lama setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang diberlakukan Jokowi mulai awal 2020 lalu.

Kenaikan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Bagi peserta mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I, iuran naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu atau 87,5 persen per orang per bulan. Kenaikan mulai berlaku 1 Juli 2020.

Bagi peserta mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II, iuran naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu atau 89,07 persen per orang per bulan mulai 1 Juli 2020. Kenaikan mulai berlaku 1 Juli 2020.

Bagi peserta mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, iuran naik dari Rp25.500 menjadi Rp35 ribu atau 37,25 persen per orang per bulan mulai 2021. Kenaikan mulai berlaku 2021.

Iqbal menyatakan kenaikan iuran diberlakukan untuk memastikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan BPJS Kesehatan bisa berkelanjutan.

“Supaya semua tetap bisa berjalan dan dinikmati masyarakat. Pemerintah ingin memastikan semua segmen kepesertaan punya kontribusi dengan membayar iuran. Yang kurang atau tidak memiliki kemampuan, iurannya dibayarkan oleh pemerintah,” katanya. (INT)

Comment