by

BPPW Bantah Lakukan Pungli

ROMS: Ada Alasan Kenapa Gaji Tidak Diberikan

Ambon, BKA- Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku membantah telah melakukan pungutan liar (Pungli), dengan cara pemotongan pencairan dana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), seperti yang dituding oleh salah satu tenaga fasilitator Pamsimas III, Syarif Talaohu.

Perwakilan Kepala BPPW Maluku, Anwar Hamid, mengungkapkan, kasus pungli yang terjadi di tahun 2018, itu merupakan kasus yang terjadi pada Di Maluku Tengah (Malteng). Itu tidak ada hubungannya dengan BPPW.

“Itu semua dari pihak-pihak ketiga. Jadi saya pastikan, Satker dan BPPW bersih dari pungli,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, BPPW tidak mengatur soal gaji fasilitator. Semua menjadi tanggung jawab PT Innerindo Dinamika yang kantor pusatnya di Jakarta. Mereka merupakan perusahan pemenang tender, yang ditugaskan mengawal seluruh kegiatan Pamsimas yang ada di Maluku.

“Sehingga tidak ada celah kalau pimpinan balai ada main pungli. Apa lagi dalam sistim pembayaran, semua lewat sistem dan tidak ada pembayaran manual. Jadi dari mana ada cela, kalau kami dari balai yang melakukan pungli. Tapi kalau soal gaji bayar atau tidak, tanya langsung ke pihak ROMS dan Innerindo Dinamika,” jelas Anwar, Kamis(27/8).

Soal gaji tidak diberikan kepada enam fasilitaor Pamsimas III, diakui oleh Koordinator Regional Oversight Management Services (ROMS) Provinsi Maluku, Nandang. Namun pihaknya punya alasan dan aturan, kenapa hal itu dilakukan.

Dia mengungkap, itu berawal sejak tahun 2019, ada penetapan desa yang dilakukan Dirjen Cipta Karya yang mengharuskan adanya relokasi, pada lokasi yang ada di Kabupaten Aru. Ada 20 desa, dengan rincian 17 desa bersumber dari APBN dan tiga dari APBD.

Karena terjadi keterbatasan tenaga pendamping, sehingga perlu ada relokasi tenaga fasilitator dari kabupaten lain ke Aru, termasuk keenam faslitator yang gajinya tidak diberikan itu.

“Jadi yang dari Bursel itu direlokasi berdasarkan penataan kebutuhan. Dan di bulan Agustus terbit surat perintah tugas, termasuk empat orang dari Bursel dan dua dari Buru yang ditugaskan ke Aru, sehingga yang ditugaskan semuanya ada enam orang. Semua itu merupakan kebutuhan program,” jelasnya.

Meskipun sudah mendapat surat tugas, namun keenam fasilitator tersebut tidak melaksanakan perintah tugas, lantaran ada selisih tunjangan dari kabupaten sebelumnya dengan kabupaten tujuan.

“Mereka juga sudah pernah ke ROMS untuk berdiskusi, namun soal tunjangan remote hanya persoalan adiministrasi yang didalam surat tugas itu juga mengikuti, untuk semua hak juga pasti diikuti. Tidak langsung serta merta dibayar, tapi nanti disesuaikan,” jelasnya.

Namun entah kenapa, mereka tidak mau berangkat. Padahal sudah ada surat tugas buat mereka. Dari situ tidak ada laporan yang dibuat sebagai acuan untuk ROMS mengajukan pembayaran gaji ke pihak PT Innerindo Dinamika selaku perusahan yang bertanggung jawab terhadap gaji fasilitator.

“Padahal, awalnya mereka mengatakan siap untuk ditempatkan dimana saja. Tapi belakang terjadi seperti ini, saya juga tidak paham seperti apa. Jadi semua berawal saat terjadinya relokasi, padahal itu hanya sifatnya sementara, karena bentuk tenaga perbantuan,” pungkasnya. (RHM)

 

Comment