by

Buntut Suket Berbayar, Warga Saling Hadang

Ambon, BKA- Baru dua hari diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) nomor 16 tahun 2020, masyarakat langsung geram dan saling hadang di perbatasan antara Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.

Aksi saling hadang ini, lantaran kekecewaan masyarakat Maluku Tengah terhadap pemberlakuan penggunaan surat keterangan (Suket) dari pihak Puskesmas dan pemerintah desa, untuk dapat masuk ke Kota Ambon.

Padahal untuk mendapatkan Suket tersebut, ada biaya yang dikenakan oleh pihak Puskesmas atau rumah sakit. Yakni sebesar Rp 20.000 hingga Rp50.000. Kondisi tersebut akan berlaku hingga 14 kedepan.

Baik ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, swasta, tukang ojek, supir angkot hingga masyarakat biasa, wajib mengantongi Suket. Suket tersebut berupa surat keterangan dari puskesmas setempat beserta identitas diri.

Seluruhnya, harus ditunjukan kepada para petugas gabungan yang ditempatkan oleh Pemerintah Kota Ambon pada tiga lokasi perbatasan Kota Ambon dan Maluku Tengah, yaitu, negeri Passo, Hunuth dan Laha.

Selain pungutan biaya, antrian panjang juga menjadi keluhan masyarakat Maluku Tengah. Buntut dari kekesalan itu, aksi protes kemudian ditunjukan kepada Pemerintah Kota Ambon atas pemberlakuan Perwali nomor 16 tahun 2020 tentang pembatasan orang, tempat usaha dan moda transporatasi akibat pandemi Covid-19.

Salah satunya di pintu masuk desa Waitatiri yang merupakan perbatasan Kota Ambon dengan Kabupaten Maluku Tengah. Dimana puluhan supir Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) jalur Kecamatan Salahutu, sempat melakukan pemblokiran jalan terhadap masyarakat Kota Ambon yang hendak masuk ke wilayah Maluku Tengah.

Mereka kesal, karena para penumpang yang ada dipaksa turun karena tidak mengantongi surat keterangan dari puskesmas setempat.

Dari aksi tersebut, kondisi lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang, sekira pukul 13.42 WIT.

Ketua Supir AKDP Jalur Salahutu, Edi Kailuhu mengatakan, aksi yang dilakukan sejumlah supir itu lantaran merasa dirugikan atas kebijakan Pemerintah Kota terhadap PKM tersebut yang seakan-akan memutus mata pancaharian mereka.

Sekkot Ambon, A G Latuheru, bertemu dengan para sopir di kawasan Waitatiri, Maluku Tengah, Selasa (9/6).

“Kami ini sudah cari penumpang setengah mati, baru sampai di posko penumpang dikasih turun. Lalu seperti ini bagaimana nasib kita supir angkot,” kesal Kailuhu, kepada wartawan, Selasa (9/6).

Dia berharap, para supir angkot tidak lagi dibebankan dengan pengurusan suket. Tetapi hanya diwajibkan dengan menunjukan identitas diri berupa KTP atau SIM.

Sebab, jika diharuskan mengantongi suket kesehatan dari puskesmas maupun dari pemerintah negeri setempat, maka waktu akan terbuang hanya untuk antrian suket.

“Kalau bisa, jangan lagi wajibkan suket buat para supir angkot. Cukup dengan KTP saja. Karena waktu akan terbuang untuk antri. Belum lagi kalau itu dipungut biaya, lalu kita mau dapat apa,” harap Kailuhu.

Pengemudi lainnya, yang menolak namanya disebutkan menambahkan, para penumpang kebanyakkan diturunkan di pos pemeriksaan karena tidak memiliki surat keterangan kesehatan dari puskesmas setempat.

Dia mengaku, tidak keberatan dengan pembatasan penumpang 50 persen yang diberlakukan pemerintah daerah kepada setiap supir angkot. Namun yang menjadi kekesalan adalah kewajiban setiap supir angkot maupun masyarakat Maluku Tengah lainnya terkait surat kesehatan dari puskesmas masing-masing.

“Yang kami keluhkan adalah para penumpang yang kami bawa, ketika diperiksa di pos pemeriksaan banyak yang diturunkan karena tidak memiliki surat keterangan sehat dari puskesmas. Ini secara langsung sangat berpengaruh terhadap setoran dan pendapatan kami,” kesalnya.

Salah satu warga Tulehu juga membeberkan, ada biaya yang dipungut untuk pengurusan suket tersebut. Yakni harus membayar kepada pihak rumah sakit sebesar Rp 20.000 hingga Rp 50.000.

“Saya ini hanya petani, sementara biaya suket saja paling mahal. Biaya suket saya dan tiga anak saya 40 ribu. Itu saya urus di Rumah Sakit Umum Tulehu,” beber dia yang juga menolak namanya disebutkan.

Penolakan pemberlakuan PKM ini, juga datang dari Juru Bicara (Jubir) Hena Hetu, Rauf Pelu. Menurut dia, Perwali nomor 16 tahun 2020 ini sangat mempersulit masyarakat Maluku Tengah yang masuk ke wilayah Kota Ambon.

Ia menilai, Perwali ini harus dibatalkan Pemerintah Kota Ambon. Karena wilayah Maluku Tengah merupakan wilayah zona hijau untuk kasus penyebaran Covid-19. Sehingga yang harus mengantongi suket adalah warga kota Ambon yang hendak masuk wilayah Maluku Tengah, karena kota Ambon merupakan zona merah Covid-19.

“Wilayah Maluku Tengah adalah zona hijau, maka jika masyarakat Maluku Tengah diharuskan kantongi suket ini tidak benar. Karena yang harus kantongi suket adalah warga kota Ambon yang mau masuk wilayah Maluku Tengah. Karena Ambon adalah zona merah. Jadi Perwali ini harus dievaluasi segera,” tegasnya.

Menurutnya, aturan Perwali yang diberlakukan selama 14 hari ini akan sangat merugikan masyarakat Maluku Tengah, terlebih para supir angkot dan masyarakat lainnya yang berada di kecamatan Leihitu, kecamatan Leihitu Barat dan kecamatan Salahutu.

“Bagaimana jika ada warga yang sakit, trus kelaurga yang mengantar jika tidak punya suket karena sifatnya insidentil, apakah harus diturunkan paksa. Lalu siapa yang mau mengantar orang sakit itu, sementara pengurusan suket saja harus antri berjam-jam. Maka harusnya tidak perlu suket, tetapi cukup dengan KTP dan setiap orang wajib mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, dan wajib membawa hand sanitizer,” sarannya.

Menurut dia, jika aturan ini terus dipaksakan, maka akan menimbulkan aksi penolakan dari seluruh masyarakat Maluku Tengah. “Bagaimana jika nantinya, masyarakat Maluku Tengah yang mengaharuskan warga Kota Ambon kantongi suket sebelum masuk wilayah Maluku Tengah ? ini sebenarnya yang harus dipikirkan pak Walikota. Dan Perwali ini harus segera dievaluasi,” tandas dia.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A.G. Latuheru, yang langsung meninjau lokasi pemblokiran jalan di perbatasan Ambon dan Maluku Tengah, mengaku, pengurusan suket oleh masyarakat Maluku Tengah sesuai pengakuan para supir AKDP tidaklah gratis. Ada biaya yang harus mereka tanggung.

Menurutnya, untuk masalah biaya surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat, itu menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

“Kami tidak tahu kalau ada biaya yang dikeluarkan masyarakat Kecamatan Salahutu, untuk memperoleh surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat. Hal itu merupakan kewenangan Pemkab Malteng,” ujar Latuheru.

Untuk itu, dirinya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terkait besaran biaya yang dikeluarkan masyarakat Salahutu, untuk memperoleh suket tersebut sesuai regulasi yang telah diatur dalam peraturan daerah (perda) Kabupaten Maluku Tengah.

“Tadi saya sudah berbicara dengan Sekda Maluku Tengah untuk mencari jalan keluar. Salah satu solusinya, yaitu, menggratiskan surat keterangan sehat dari puskesmas, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Ambon dalam masa pandemi Covid 19,” terangnya.

Latuheru menambahkan, Pemerintah Kota Ambon akan tetap melaksanakan apa yang telah diatur dalam Perwali 16 tahun 2020. Untuk itu, sosialisasi akan terus dilakukan ke masyarakat, lebih khusus ke masyarakat Kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat dengan melibatkan perangkat Kecamatan setempat.

Diketahui, aksi pemblokiran jalan yang sebelumnya dilakukan para supir AKDP, akhirnya dibuka usai masyarakat dan para supir diberikan penjelasan oleh Sekkot beserta jajaran dan didampingi aparat kepolisian setempat beserta perangkat desa. (BKA-1/DHT/UPE)

Comment