by

Bupati Malteng Didesak Kaji Ulang Perbup 30

Ambon, BKA- Anggota DPRD Maluku, Ruslan Hurasan mendesak Bupati Maluku Tengah (Malteng) Abua Tuasikal, untuk segera mengkaji ulang kebijakan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 30 tahun 2020, tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19.
Wakil Ketua Komisi IV, Dapil Malteng ini menilai, kebijakan Abua Tuasikal yang mengharuskan setiap pelaku perjalanan yang akan masuk ke wilayah kabupaten itu harus bebas Covid-19 dan dibuktikan dengan surat hasil Swab, merupakan kebijakan yang tidak populis.

“Mestinya peraturan ini bisa mempertimbangkan kondisi masyarakat di masa pandemi ini. Bukan lagi membebankan masyarkat dengan syarat dan wajib swab bagi pelaku perjalanan, yang ingin masuk ke wilayah Maluku Tengah,” tegas Hurasan, kepada wartawan, Rabu (16/9)

Selain itu, kata dia, pasal 4 ayat 3 huruf b Perbup 30 Tahun 2020, harus diperjelas lagi terkait klasifikasi pelaku perjalanan dan masyarakat beraktifitas rutin, maupun pelaku perjalanan yang sifatnya emergensi.

Hal itu penting untuk dilakukan, agar tidak terjadi kerancuan penegakkan aturan berdasarkan Perbup tersebut. Sebab secara geografis, wilayah kabupaten Malteng memiliki beberapa kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Ambon.

Yakni Kecamatan Leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu. Sehingga jika pemberlakukannya secara menyeluruh, maka bagaimana nasib masyarakat Malteng yang sehari-harinya berakitifitas di Kota Ambon. Begitu pun sebaliknya.

“Ada masyarakat Malteng yang kesehariannya beraktivitas ekonomi di Ambon. Ada penjual ikan, sayur, sopir angkot, ASN dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan, apakah aktivitas keseharian mereka masuk kategori pelaku perjalanan dari dan ke wilayah Malteng ? Selain itu, kalau ada warga Ambon ada yang karena urusan mendesak harus menjenguk keluarga yang sakit di Malteng, apakah harus memiliki hasil Swab ? Ini yang harus dilihat kembali Perbupnya,” terang Politisi PKB ini.

Ia berharap, Pemkab Malteng tidak membuat peraturan yang kemudian menyusahkan masyarakat. “Ya, jangan lagi membuat peraturan yang kemudian membuat masyarakat semakin terbeban dengan aturan dan syarat yang berlebihan. Bupati diminta untuk tidak panik, mestinya ada langkah tegas dalam mendisiplinkan dan tegas dalam penegakan protokol kesehatan,” ujar dia.

Hurasan juga menyarankan, beberapa cara yang bisa dilakukan Pemkab Malteng untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, ketimbang membuat peraturan yang membebani masyarakat. Seperti, meningkatkan sosialisasi protap kesehatan, melakukan pembagian rmasker kepada masyarakat, membentuk relawan desa yang bertugas mensosialisasikan protap kesehatan, dan wajib menggunakan masker bagi masyarakat.

Selain itu, Pemkab wajib memastikan pos-pos pintu masuk secara ketat, tapi cukup dengan hasil rapid test atau surat kesehatan dari Pemdes dan Puskesmas terdekat. Kemudian, melarang ASN Pemkab Malteng keluar kabupaten, kecuali untuk urusan yang dianggap mendesak dan penting sesuai surat keterangan jalan.

“Pemkab Malteng juga harus memperhatikan insentif tenaga kesehatan, baik perawat maupun dokter, yang ada di puskesmas dan rumah sakit, sebagai komitmen pemkab terhadap tenaga kesehatan, ” tutup dia. (RHM)

Comment