by

Calo ASN Kemenag Terancam Dipecat

Ambon, BKA- Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) RI, Dr. G. Saefudin, menegaskan, jika terbukti ada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kanwil Kemenag Provinsi Maluku yang terlibat calo pada pengangkatan honor K2 tahun 2017, akan dikenakan sangsi berat, berupa pemecatan dari ikatan dinas.

Ancaman itu disampaikan Saefudin menyusul informasi adanya dua oknum ASN lingkup Kanwil Kemenag Maluku, yang diduga bertindak sebagai calo pengangkatan honor K2 sebagai ASN, dengan syarat imbalan sejumlah uang.

“Jika terbukti, kita akan proses hukum sesuai PP 53, karena itu sudah melanggar aturan disiplin dan dianggap gratifikasi. Ancamnya bisa pemecatan,” tegas Saefudin, yang dikonfirmasi BeritaKota Ambon via seluler, Minggu(2/8).

Namun untuk membuktikan keterlibatan ASN sebagai calo, ungkapnya, korban harus bisa melaporkan hal itu secara tertulis yang disertai dengan bukti kwitansi atau bukti penyetoran dari korban, serta bukti lain jika ada.

Dari laporan masuk itu, katanya, akan ditindaklanjuti dengan menurunkan tim investigasi langsung dari Kemenag RI. “Bukan hanya dua oknum ASN seperti yang diberitakan. Tapi jika ada pejabat yang turut terlibat menerima suap, itu juga dianggap gratifikasi. Ancamannya sama, dipecat juga,” ancamnya.

Saefudin mengungkapkan, masalah tersebut tidak hanya terjadi di Provinsi Maluku. Sebelumnya, masalah serupa pernah terjadi di Jawa Timur pada 2010 lalu. Bahkan kasusnya melibatkan aktor pusat, dengan nilai uang hingga miliaran rupiah.

“Jangan sampai kejadian di Maluku aktornya sama dengan yg di Jawa Timur. Ini yang harus kami telesuri,” akuinya.

Untuk itu, dia meminta agar para korban calo ASN untuk segera membuat loporan tertulis, dengan alamat langsung ke Menteri Agama (Menag). Kalau perlu, para korban membentuk organisasi agar lebih mudah untuk melaporkan.

“Ini yang di Ambon kalau bisa buat laporan seperti kasus yang sama di Jawa Timur. Karena perbuatan oknum sangat susah diungkapkan, kalau tidak disertai dengan bukti. Apalagi ini kasusnya di tahun 2017, beda yang di Jawa Timur tahun 2010,” pungkasnya.(RHM)

Comment