by

Cegah Baby Boom Dimasa Pandemi-19

Ambon, BKA- Imbas penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia yang dimulai pada Maret 2020, turut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali pada pelayanan Program Keluarga Berencana.

Ada berbagai kekhawatiran, kalau pada masa wabah virus itu dapat mengakibatkan adanya baby boom atau lonjakan angka kelahiran. Apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah terkait untuk diam di rumah saja.

“Selama masa pamdemi Covid-19 ini ada anjuran pemerintah untuk diam dirumah saja. Namun mucul kekhawatiran terjadinya baby boom sebagai akibat putus pakai kontrasepsi,” ungkap Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail, saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dra. Renta Rego, bersama jajarannya, Senin (8/6).

Sesuai rilis Humas BKKBN Perwakilan Maluku, kalau pada kunjungan itu, Widya menghimbau masyarakat Maluku, khususnya untuk Pasangan Usia Subur (PUS), agar tetap menggunakan kontrasepsi di masa pandemi Covid-19 ini.

“Jangan biarkan terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki di dalam keluarga,” ujar Widya.

Untuk itu, hubungi dokter, bidan kader dan penyuluh diwilayah masing-masing, agar bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi.

Dikesampatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Malaku, Dra. Renta Rego, menyampaikan berbagai kebijakan yang dilakukan BKKBN untuk terus menggenjot peningkatan kesertaan ber-KB sebagai upaya mengantisipasi terjadinya baby boom pada masa pandemi Covid-19, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Ada lima kebijakan yang BKKBN lakukan selama pandemi Covid-19, yakni, pertama, BKKBN Pusat dan Provinsi berkoordinasi dengan OPD Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan penyuluh KB Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dan pencegahan putus pakai kontrasepsi melalui berbagai media, terutama media daring.

Kedua, penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB bekerjasama dengan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan melakukan analisis untuk mengetahui jumlah dan persebaran PUS yang memerlukan pelayanan suntik KB, Pil KB, IUD dan Implan.

Ketiga, PKB/PLKB dapat mendistribusikan kontrasepsi ulangan pil dan kondom dibawah supervisi puskesmas, dokter maupun bidan setempat.

Keempat, PKB/PLKB melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan (faskes) terdekat serta PMB, dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan KB, serta pembinaan kesertaan ber-KB, termasuk KIE dan Konseling menggunakan media daring dan medsos, maupun kunjungan langsung dengan memperhatikan jarak ideal.

Kelima, mengajak PMB (Bidan) berperan sebagai pengawas dan pembina dalam hal distribusi alokon yang dilakukan oleh PKB/PLKB.(RHM)

Comment