by

Dakwaan Tiga Pimpinan RMS Tak Penuhi Unsur

Ambon, BKA- Tim Penasehat Hukum (PH) tiga terdakwa pimpinan FKM-RMS menilai, dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku terhadap klien mereka, kabur dan tidak memenuhi unsur pidana makar.

Tiga terdakwa pimpinan FKM-RMS itu, yakni, Simon Viktor Taihittu, Abner Litamahuputty dan Johanis Pattiasina.

Pada persidangan itu, terdakwa Johanis Pattiasina didampingi PH Semuel Waileruny Cs. Sedangkan dua terdakwa lainnya, Simon Viktor Taihittu dan Abner Litamahuputty, didampingi PH dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ambon, Alfred Tutupary Cs.

Sidang lanjutan dengan agenda nota eksepsi atau keberatan itu, para PH menyebut, dakwaan yang dibacakan JPU dalam persidangan perdana yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Ahmad Hukayat, dibantu Jenny Tulak dan Felix R. Wuisan selaku Hakim Anggota tersebut, semuanya tidak memenuhi unsur. Sehingga mereka meminta agar dakwaan tersebut dibatalkan, dan segera membebaskan ketiga terdakwa dari ancaman hukuman yang melilit mereka.

Usai menggelar sidang eksepsi, Senin (6/7), PH terdakwa Semuel Waileruny kepada BeritaKota Ambon mengungkapkan, beberapa poin penting yang dirangkum dalam nota eksepsi, menyebutkan, dakwaan JPU dinilai tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Karena, kalau berbicara tentang perbuatan makar sebagaimana dalam dakwaan jaksa, harus ada tindakan penyerangan dan kekerasan.

“Teman-teman ini kan tidak melakukan penyerangan, apalagi dengan kekerasan. Itu kan tidak ada,” beber Waileruny, yang ditemui di pelataran PN Ambon.

Sesuai dengan bunyi Undang-Undang makar, hal itu terjadi karena ada kejahatan yang luar biasa. Ketika disingkronkan dengan kasus RMS ini, kan tidak pernah terjadi hal itu.

“Kalau kegiatan seperti itu disebut makar, maka harus ada bukti atau uraian dari jaksa terkait fakta-fakta yang ditemukan dilapangan. Bahwa benar, ada perbuatan penyerangan dengan kekerasan, tapi ini kan tidak ada,” tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, maka semua dakwaan JPU terhadap terhadap kiliennya, batal demi hukum. Sehingga Hakim harus memerintahkan agar kliennya harus dibebaskan dari tahanan.

“Yang berikut, karena dia sudah ditahan, maka harusnya ada pemulihan nama baik,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Alfred Tutupary yang merupakan PH terdakwa Simon Viktor Taihittu dan Abner Litamahuputty, mengatakan, didalam materi eksepsi yang disampaikan ke majelis hakim di persidangan itu, surat dakwaan JPU dinilai kabur.

Mengapa? berpatokan pada pasal 143 ayat 2 huruf (a), (b), kemudian dilanjutkan dengan pasal 143 ayat 3, secara eksplesit menjelaskan terkait unsur-unsur atau syarat-syarat dalam surat dakwaan, yaitu, surat dakwaan harus memenuhi unsur formil dan unsur materil.

“Menurut saya, jaksa tidak menjelaskan secara detail, apa itu tindak pidana makar. Karena tidak menjelaskan, sebagaimana tertuang dalam pasal 87 KUHP, yakni, soal penyerangan.

Sementara, apa yang dilakukan para terdakwa itu tidak ada unsur perencanaan maupun perbuatan tindak pidana yang menyerang secara fisik. “Makanya kita, PH menilai, bahwa surat dakwaan JPU kabur secara materil. Kalau secara formil, dia memehuni syarat, karena memuat lengkap identitas para terdakwa,” tandas Tutupary singkat.

Sebelumnya diketahui dalam dakwaan JPU Kejati Maluku, Augustina Ubleeuw, tindak pidana yang dilakukan tiga terdakwa yang mengaku petinggi Front Kedaulatan Maluku Republik Maluku Selatan (FKM-RMS) terjadi pada 25 April lalu. Mereka menerobos masuk ke Polda Maluku dengan membawa bendera RMS, sembari berteriak “Mena Muria”.

Ketiganya diketahui, Simon Viktor Taihittu (56), pekerjaan wiraswasta. Ia mengaku kepada penyidik adalah warga Batu Gajah dan juga warga Tanggerang Selatan, Provinsi Banten. Dalam FKM-RMS, ia selaku juru bicara.

Abner Litamahuputty alias Apet (44), warga Kudamati, Lorong Rumah Tingkat, tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Di FKM-RMS, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Perwakilan Tanah Air.

Kemudian Johanis Pattiasina (52), bermukim di Kayu Tiga, Dusun Soya, Kecamatan Sirimau ini adalah ASN pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Maluku. Sebelumnya ia bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Jabatannya di FKM-RMS selaku Sekretaris Perwakilan Tanah Air.

“Ketiganya diancaman melanggar pasal Pasal 106 KUHP, Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Pasal 160 KUHP tentang Menghasut,” pungkas JPU.(SAD).

Comment