by

Dana 19 Miliar Poltek Bakal Seret Banyak Petinggi Poltek

Ambon, BKA- Bukti keterlibatan para petinggi Poltek dalam kasus pengadaan peralatan Lab Migas milik Mahasiswa Politeknik Negeri (Poltek) Ambon senilai Rp.19 miliar, bakal diseret banyak petinggi Poltek dari ditemukannya bukti baru dalam kasus ini.

Selain Ketua dan Panitia Penerima Barang pengadaan peralatan Mahasiswa itu tidak memberitahukan kode pasword kepada anggota panitia, mereka juga sudah melakukan skenario sejak awal memenangkan paket proyek yang didanai dari DIPA tahun 2019 ini.

Sumber internal Poltek Ambon kepada Berita Kota Ambon mengungkapkan, dari kongkalikong yang dilakukan panitia, bukan hanya soal kode pasword yang tidak mau diberitahukan ke anggota panitia penerima barang. Akan tetapi panitia sudah bekerjasama dengan kontraktor ketika memenangkan proyek tersebut.

Mirisnya, satu perusahan sudah dipasok mendapat dua paket proyek.
“Jadi sekali lagi saya mau bilang, memang ini sudah diksenariokan sejak awal. Masa ada satu perusahan mendapat dua paket proyek. Itu terlepas dari kontraktor IT dengan memenangkan 14 paket tersebut,” ungkap sumber itu, Rabu (27/5).

Menurut sumber internal Poltek itu, kasus pengadaan peralatan yang kini diusut Kejati Maluku ini ada beberapa bukti fiktif yang dilakukan para panitia bersama petinggi poltek dalam menangani proyek ini.

Misalnya saja soal mekanisme pencairan dana. Harusnya ketika pencairan dilakukan barangnya ditempat lebih dulu atau bisa dilakukan pencairan 20 persen lebih awal.

“Namun ini kan tidak. Surat Perintah Membayar (SPM) turun langsung dana cair padahal barang tidak ada ditempat,” kesal sumber itu.

Sumber itu kembali menyentil soal paket proyek tersebut. Kata dia, satu bendera perusahan mememangkan dua paket proyek. Sehingga sudah ditaksirkan setiap perusahan menangkan duit mencapai Rp.900 juta bahkan nilainya bervariasi.

“Jadi tiap-tiap perusahan menang dengan paket proyek bervariasi. Ada Rp.700 juta bahkan bisa sampai Rp.900 juta,” imbuhnya.

Sedangkan untuk kontraktor IT. sebut sumbur itu lagi. Dirinya memakai 7 bendera perusahan untuk memenangkan 14 paket proyek.
Sedangkan sisanya itu diskenariokan panitia penerima barang. Lantas mereka itu merupakan kroni-kroni Wakil Direktur Poltek.

“Bayangkan ketua dan sekertaris panitia disetir untuk bermain paket proyek ini. Karena memng mereka itu satu kelompok Wadir II,” jelasnya.
Dengan demikian, dirinya berharap kasus ini Kejati Maluku dapat menelusuri secara mendalam. Sehingga apa yang selama dibelum terungkap. Bisa dibongkar terang benderang.

“Mudah-mudahan informasi ini menjadi materi untuk jaksa dalam mengusut kasus ini lebih dalam,” tandas sumber itu.
Terpisah, Kasi Penkum Kejati Maluku Samy Sapulette ketika dikonfirmasi terkait status kasus tersebut mengaku jika masih dalam penyelidikan oleh tim pidsus Kejati Maluku.

“Prinsipnya masih dalam penyelidikan tim pidsus. Kalau soal bukti-bukti baru itu teknisnya ke tim penyelidik yang punya kewenangan,” pungkas Sapulette melalui selulernya, Rabu kemarin.

Dari data yang diterima di Kampus Poltek Negeri Ambon, Kontraktor berinisial OT, menjanjikan barang pengadaan pasti datang, faktanya tidak ada hingga kasus ini diusut Kejati Maluku.

Sumber mengungkapkan kronologis kasus ini berawal dari Poltek membuat lelang, lalu ada pemenang yaitu OT yang disebut-sebut bermain tunggal tapi meminjam sejumlah bendera perusahaan orang. Alhasil, dari 19 paket yang dilelang OT berhasil menang 14 paket.

Mengapa itu bisa terjadi, dari informasi yang dihimpun Berita Kota Ambon, tak lepas dari panitia lelang yang dari ketua dan sekretaris panitia hingga anggota ditunjuk langsung oleh Mairuhu, meski diantara sejumlah panitia tidak punya sertifikat selaku panitia pengadaan barang dan jasa.

Parahnya , hanya ketua pokja lelang dan sekretaris yang punya akses password untuk masuk ke aplikasi pengadaan barang. Alhasil diduga kuat, keduanya dengan bebas menentukan siapa yang berhak memenangkan tender untuk semua paket yang dilelang oleh Pokja.

Karena anggota pokja yang punya kualifikasi panitia dan punya sertifikat namun tak diberi password tidak bisa melakukan evaluasi terhadap dokumen para peserta tender. Siapa yang layak dan siapa yang tidak jadi pemenang diduga ditentukan oleh ketua pokja dibantu sekretaris pokja dimaksud.

“Jadi perlu saya bilang, pengadaan barang itu hanya ketua dan sekretaris pokja yang punya password. Sedangkan anggota yang punya sertifikat malah tidak dikasih password. Kongkalikong mulai dari situ,” ungkap salah satu anggota panitia tender yang menolak namanya dikorankan, Jumat (6/3).

Kasi penkum Kejati Maluku Samy Sapulette yang dikonfirmasi, Jumat (6/3) kemarin mengaku, kasus ini masih dalam penyelidikan, untuk siapa-siapa yang akan dipanggil lagi itu adalah urusan dan stategi tim penyelidik. “Itu stategi penyelidik, ketua Pokja atau siapa yang dipanggil tentunya kasus ini belum bisa dipublis secara mendalam,” tandas Sapulette.

Sebelumnya petinggi-petinggi Kampus Poltek Ambon sudah dimintai keterangan oleh Kejati Maluku, misalnya Dirut Poltek, Dedi Mairuhu, Wadir, para panitia lelang dan pihak-pihak lain.

Pemeriksaan itu untuk membuka skandal korupsi jumbo yang terjadi di kampus tersebut. sebab dari data yang diterima, anggaran Rp.19 miliar terjadi kerugian yang ditemukan di lapangan sejumlah Rp.7,5 miliar. Sedangkan barang-barang tersebut tidak ada dilapangan, lantas terjadi indikasi bernilai miliran ini, membuat Kejati Maluku sedang mengusut kasus ini.

Sesuai penelusuran koran ini, Dalam laporannya ke Kejati Maluku anggota senat Politeknik Negeri Ambon Agus Siahaya menyebutkan adanya dugaan tindak pidana korupsi terjadi pada proyek senilai Rp 35 miliar DIPA Tahun 2019. Tapi dalam prosesnya, hanya Rp 19 miliar yang ditenderkan, sementara sisanya Rp 16 miliar dikembalikan ke Kemenristek dan Dikti. Dikembalikan karena diduga akibat gagal tender.

Terkait dana Rp 19 miliar, Agus menolak membeberkan modus dugaan korupsinya. Dia hanya menyebutkan dari total anggaran tersebut ada anggaran senilai Rp 7,5 miliar diduga tak beres dalam realisasi. Dugaannya, anggaran ini lebih dulu masuk kantong pribadi, sebelum dibelanjakan.

Agus mengaku, ada ketidaksesuaian dalam realisasi barang dan jasa. Tapi seperti nanti akan dibongkar Kejati saja yang menangani langsung kasus ini. “Yang tidak sesuai spek barang mungkin ada. Kita tunggu langkah Kejaksaan saja, seperti apa,” tandasnya belum lama ini.

Agus Siahaya memberikan apresiasi tinggi terhadap Kajati Maluku Yudi Handono. Menurutnya, Yudi telah tepat memberikan prioritas penanganan kasus korupsi secara tepat. Sebab ini soal mutu SDM Maluku jebolan Politeknik Negeri Ambon bakal turun kalau setiap pergantian pimpinan selalu terjadi korupsi.

“Sudah beberapa orang dipenjara karena korupsi tapi tidak kapok. Mudah-mudahan kali ini ada efek jeranya,” harap Agus.

Disisi lain, pengalokasian dana Rp.19 miliar tersebut sesuai dilihat dilapangan tidak sesuai kontrak misalnya Peralatan Praktikum Mahasiswa Program Studi Migas, dan jurusan Elektronik dan Mesin. “Hal-hal ini kan tidak sesuai kontrak, makanya jaksa harus masuk usut, karena memang nilainya jumbo,” tandas sumber di Kejati Maluku menambahkan. (SAD)

Comment