by

Data Bansos Covid-19 Dinilai Ganda

Ambon, BKA- Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally menilai, pembagian bantuan sosial (Bansos) Covid-19 bagi masyarakat Kota Ambon tidak tepat sasaran. Sebab, pendataan warga miskin baru justru bercampur dengan warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga timbul data ganda.

Politisi PKS ini menduga, RT-RT setempat ketika diberikan kewenangan untuk mendata warga miskin baru, tidak mengantongi data penerima PKH, sehingga ada warga penerima PKH yang telah didata untuk menerima bantuan sembako dari Pemerintah Kota Ambon.

“Saat pembagian bansos di daerah Pandan Kasturi kemarin, RT meminta data PKH kepada pendamping PKH yang kebetulan ada saat pembagian bansos. Namun data dirahasiakan. Dari keterangan pendamping PKH itu, meminta Dinas Sosial menghimbau para pendamping PKH agar dapat memberi data penerima PKH pada RT setempat,” beber Wally, ketika menghubungi koran ini, Senin (27/4).

Ia menilai, Dinas Sosial Kota Ambon harus memberikan data PKH kepada para RT setempat, agar dapat memudahkan RT-RT melakukan pendataan terhadap penerima bantuan Covid-19. Sehingga tidak ada data ganda atau dobel sebagai penerima bantuan.

Pasalnya, ada 4 bantuan yang dibagikan pemerintah kepada masyarakat akibat pandemi Covid-19. Dimana 3 bantuan dari Pemerintah Pusat diantaranya, bantuan PKH, bantuan tunai langsung dan bantuan kartu sembako. Sementara bantuan sembako bagi warga miskin baru diberikan Pemerintah Kota Ambon lewat dari APBD Kota Ambon.

“Dengan adanya data PKH, maka akan memudahkan perbaikan data penerima bansos. Sehingga penerima PKH tidak bisa dobel mendapatkan bantuan sosial miskin baru. Karena ketika RT mengetahui data PKH, maka akan melakukan evaluasi penerima PKH. Dan kita temui di beberapa wilayah Desa Batumerah, Pandan Kasturi dan Hative Kecil ada lansia yang tidak menerima PKH,” terangnya.

Menurut Wally, sistem pendataan yang dilakukan para petugas PKH perlu diperbaiki. Dikarenakan saat proses pendataan, hanya berpatokan pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tanpa melibatkan RT-RT yang lebih paham mengenai data penduduk. Bahkan proses pendataan yang dilakukan BPS, terkadang tidak melibatkan RT setempat.

“Hal ini tentunya, ada yang berhak menerima program bantuan tersebut justru tidak dapat. Sehingga bantuan yang diperuntukan tidak tepat sasaran,” cetusnya.

Dituturkan, pendataan PKH perlu dilakukan oleh BPS melalui Dinas Sosial setempat dengan melibatkan aparatur RT agar mendapatkan data akurat, sehingga ada perbaikan data kedepan.

“Adanya penyaluran bantuan PKH yang bersumber dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Ambon, dikeluhkan warga Kebun Cengkeh bernama Yuni, yakni seorang Janda yang hidup bersama 4 orang anak. Tapi tidak mendapatkan bantuan PKH. Ada juga lansia di daerah Galunggung yang tidak mampu tapi tidak menerima PKH,” ujarnya.

Anggota DPRD dua periode ini menambahkan, pentingnya data PKH diberikan kepada para RT masing-masing, sehingga jika ada orang yang mampu menerima PKH akan segera diusulkan untuk diganti. Agar tidak mengandalkan data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dari BPS yang sudah lama.

“Dengan perkembangan waktu kehidupan ekonomi, warga juga banyak yang berubah. Apalagi saat ini sedang dilanda wabah covid 19, pemerintah perlu melakukan koreksi data penerima PKH ataupun bansos. Agar kedepan data dapat diperbaharui,” harap Wally. (UPE)

Comment