by

Data Bansos Harus Didata Ulang

Ambon, BKA- Komisi I DPRD Kota Ambon mendesak Pemerintah Kota Ambon lewat dinas terkait untuk segera melakukan pendaftaran ulang terhadap masyarakat yang belum menerima bantuan sosial (bansos) akibat pandemi Covid-19.

Desakan tersebut tercantum dalam 5 poin rekomendasi Komisi I, yang dikeluarkan usai melakukan rapat evaluasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3AMD) Kota Ambon, terkait bantuan sosial untuk masyarakat, yang berlangsung di ruang paripurna, Balai Rakyat DPRD Ambon, Selasa (2/6).

Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes mengatakan, dari 5 poin rekomendasi komisi tersebut, Komisi meminta agar dinas terkait segera mempercepat pemberian bantuan kepada calon penerima bantuan yang telah terdata atau yang sudah masuk dalam daftar antri. Baik bantuan BLT untuk desa/negeri, maupun bantuan sembako untuk kelurahan.

“Kepada Dinsos dan DP3AMD, agar segera memverifikasi data calon penerima bantuan BLT dan sembako. Dan data hasil verifikasi itu dikembalikan ke desa dan negeri serta kelurahan, untuk selanjutnya diteruskan ke RT dan RW di wilayah Kota Ambon,” ungkap Pormes, saat membacakan salah satu poin rekomendasi dimaksud.

Dalam rekomendasi selanjutnya, disebutkan agar nama-nama calon penerima bantuan yang telah diverifikasi bagi yang sudah dan yang belum harus disampaikan kepada RT dan RW untuk ditempelkan pada papan pengumuman. Agar diketahui oleh seluruh masyarakat.

Komisi juga meminta, agar dinas terkait harus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan negeri serta kelurahan untuk membuka ulang pendaftaran bagi masyarakat kota Ambon yang belum sama sekali menerima bantuan tersebut.

Agar dimasukan atau didaftarkan sebagai calon penerima bantuan dan diverifikasi ulang pada tingkat desa, negeri dan kelurahan. Serta difasilitasi RT dan RW.

Kemudian bagi para kepala kecamatan, sambung Pormes, harap melakukan koordinasi dengan pemerintah desa maupun RT serta pendamping PKH, pendamping BLT untuk melakukan verifikasi factual bersama pemerintah desa, RT pada wilayah kerja masing-masing.

“Batas waktu pelaksanaan rekomendasi ini terhitung mulai tanggal 2 Juni sampai 15 Juni 2020,” tutup Pormes. (UPE)

Comment