by

Data PHK Lolos Kartu Pra Kerja Belum Tiba

Ambon, BKA- Kartu Pra Kerja yang merupakan program Presiden RI, Joko Widodo, diperkirakan dapat meringankan beban para karyawan yang di PHK maupun yang dirumahkan pasca pandemi Covid-19. Namun data tersebut belum sampai ke tangan Disnaker Kota Ambon.

Yakni sejak gelombang I pada Maret 2020 hingga gelombang III, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum juga mengirim data Pemutusan Hubungan kerja (PHK) di Kota Ambon yang lolos program Pemerintah Pusat itu.

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Ambon, sudah beberapa kali melayangkan permintaan ke Kemnaker lewat sistem Info Bursa Online (IBO), yang dibuat oleh Kemnaker sendiri. Dan hingga saat ini, data tersebut belum juga digubris Kemnaker.

“Data yang tercover di Kota Ambon, kita tidak pernah dapat. Kita sudah pernah minta di Kemnaker, tidak pernah dapat data itu. Data yang tercover masuk dalam program kartu Pra Kerja. Kan kita online, mereka (Kemnaker) punya sistem online itu, jaringan dengan kita, satu jaringan. Karena itu dipasang oleh Kemnaker, ” ungkap Kepala Disnaker Kota Ambon, Godlief Soplanit, kepada koran ini, Selasa (11/8).

Pemerintah Kota Ambon, kata dia, lewat dinasnya telah meminta ke Kemnaker untuk bisa mengirim data lolos karyawan PHK Kota Ambon. Bahwa berapa banyak yang terseleksi dan terfasilitasi dalam program itu.
“Kami meminta, Kemnaker bisa mengirim data jumlah peserta PHK yang tedaftar dalam Kartu Pra Kerja, ” pintanya

Bila Kemnaker sudah mengeluarkan data PHK yang masuk dalam program Kartu Pra Kerja, sambung Soplanit, pihaknya akan melaporkan langsung kepada Walikota Ambon, untuk evaluasi jumlah PHK yang tidak lolos program Pemerintah Pusat itu.

“Maksud kita, Kita dapat data itu supaya kita evaluasi. Kira-kira berapa yang di PHK, berapa yang ditolong oleh kementerian melalui Kartu Pra Kerja, supaya sisa yang kurang itu kita lapor ke Pak Wali sebagai pimpinan Daerah. Supaya ada kebijakan. Tidak ada kerja yang berkesinambungan antara Kementerian dengan Daerah. Daerah mau bikin apa,” tuturnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota mau mengambil kebijakan kepada karyawan yang di PHK. Akan tetapi, mereka sudah tercover dalam program Kartu Pra kerja atau program Kementerian Sosial yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Disebutkan, ada sejumlah karyawan yang di PHK mapun dirumahkan akibat pandemi. Itupun pihaknya masih dalam proses mediasi. Bahkan di tengah mediasi, ada karyawan yang dipanggil untuk bekerja.

“Yang di PHK sesuai laporan yang masuk di kita hanya beberapa. Tapi kita masih mediasi. Dan ternyata setelah mediasi, mereka rujuk kembali, diterima lagi bekerja. Kita punya proses mediasi inikan belum selesai, belum di evaluasi. Karena satu kasus itu, paling kurang kita mediasi sekitar lima kali. Jadi saya belum bisa menjamin bahwa PHK rill itu berapa, yang tidak PHK berapa,” tutup Soplanit.
(BKA-1)

Comment