by

Demo Bantuan Gempa Nyaris Ricuh

Ambon, BKA- Demo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kapitang Maluku (AKM) di Balai Kota Ambon, nyaris ricuh dengan puluhan petugas Satpol PP Kota Ambon, di Balai Kota, Rabu (9/9).

Puluhan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Kota Ambon ini menduga, salah satu petugas Satpol PP dengan sengaja telah menginjak bendera AKM, saat terjadi saling dorong ketika pendemo ingin menerobos masuk halaman Balai Kota Ambon.

Pantauan koran ini, hujan lebat yang mengguyur Kota Ambon tidak menyurutkan semangat para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Kota Ambon.

Setelah beberapa saat melakukan aksi di depan gerbang Balai Kota, akhirnya Sekertaris Kota (Sekkot) Ambon, Anthony Gurtaf Latuheru keluar dan mengizinkan para mahasiswa itu masuk ke halaman Balai Kota. Dengan syarat, mereka harus saling menjaga jarak.

Dihadapan Sekkot, Koordinator Lapangan (Korlap) AKM, Marko Talubun, membacakan tuntutan mereka. Mereka menuntut transparansi anggaran dana gempa dari pihak Pemerintah Kota Ambon, agar segera menyalurkan bantuan gempa tahun 2019 itu kepada masyarakat yang terdampak gempa.

“Bantuan tersebut harus segera diberikan kepada warga yang merupakan korban gempa tahun 2019. Sebab, sudah cukup lama para korban gempa ini hidup tanpa kepastian, terkait dana-dana yang berjumlah miliaran rupiah itu,” tegas Talubun.

Sesuai perkembangan terkini terkait dana gempa, kata dia, hampir sebagian besar masyarakat korban gempa di Ambon belum menerima bantuan dana tersebut.

Menurutnya, semua masyarakat ikut prihatin akan hal ini. Karena dengan adanya musibah yang menimpa kota Ambon tahun 2019 lalu, maka Pemerintah Pusat melalui BNPB mengucurkan dana pemulihan gempa sebesar Rp 93,8 miliar. Untuk diberikan kepada masyarakat korban gempa yang terbagi dalam tiga wilayah. Diantaranya, Kota Ambon, Maluku Tengah dan SBB.

“Khusus Kota Ambon, pada tahap pertama akan mendapatkan dana sebesar 15 miliar dan dana tunggu hunian sebesar 11,169 miliar. Namun dana yang dapat dikatakan miliaran rupiah itu, belum juga dinikmati masyarakat korban gempa sampai saat ini,” jelas dia.

Menanggapi hal tersebut, Latuheru mengaku, Pemkot Ambon telah menyalurkan sebanyak Rp 27 miliar atau bantuan kepada 1298 kepala keluarga (KK) melalui bank penyalur.

“Di Ambon ditetapkan di bank BNI. Kenapa kita belum kerja, itu kita sudah sosialisasikan mulai akhir bulan lalu ke masing-masing keluarga yang rumahnya rusak untuk membentuk kelompok. Namanya kelompok penerima bantuan. Kurang lebih ada 60 kelompok,” terang Latuheru.

Kelompok yang dibentuk itu, kata dia, terdiri dari rumah-rumah kena dampak gempa. Jadi satu kelompok bisa terdiri 15 atau 10 KK. Nantinya, dana gempa akan masuk pada masing-masing rekening kelompok.

“Dana itu akan diahlikan ke rekening kelompok. Untuk menyelesaikan rumah dampak gempa, dikerjakan juga oleh kelompok itu. Jika ada keluarga rumah rusak ringan, kelompok itu bekerja hanya menghabiskan dana 10 juta. Kalau rusak sedang, kelompok itu bekerja habiskan dana 25 juta, dan rusak berat itu 50 juta,” pungkasnya.
Lanjut dia, di era transparansi saat ini, Pemkot Ambon tidak mencoba untuk menutupi apa yang menjadi hak masyarakat. “Kalau kita tutup disini, sampai di depan jalan orang sudah cium lewat satu langkah. Kita tidak tutup-tutupi,” tegas Latuheru. (BKA-1)

Comment