by

Demo Tolak Putusan Musda Golkar Malteng

Ambon, BKA- Puluhan perwakilan kader Golkar Kecamatan Maluku tengah (Malteng), lakukan unjuk rasa di Sekretariat DPD I Golkar Maluku, Selasa (15/9). Aksi tersebut menuntut DPD I Golkar Maluku untuk segera membatalkan hasil keputusan Musda IX DPD II Golkar Malteng 2020, karena dinilai cacat prosedural.

Para demonstran ini tiba sekira pukul 11.00 WIT, membawa beberapa spanduk yang bertuliskan “Segera Batalkan Musda IX Golkar Malteng”. Kemudian beberapa tulisan lainnya seperti “Usut Dugaan Pemalsuan SK Via Whatsapp, Batalkan Penetapan Rudolf Lailossa, dan Ini Golkar Bung Bukan Mata Rumah Parentah”.

Koordinator Lapangan (Korlap) Muklis Tualeka, di sela-sela orasinya membacakan enam poin tuntutan di hadapan pengurus DPD I Golkar Maluku. Pertama, menyatakan dengan tegas bahwa Musda IX DPD II Golkar Malteng cacat prosedural.

Karena telah mengabaikan semua syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sesuai peraturan organisasi dan juklak partai Golkar.

Kedua, menolak dengan tegas hasil penetapan sidang Musda IX DPD II Golkar Malteng, karena menilai, saudara YusriI AK Maheder telah menetapkan Rudolf Lailossa sebagai ketua terpilih DPD Il Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah.
Tiga, meminta Ketua DPD Partai Golkar Maluku untuk membatalkan hasil penetapan pimpinan sidang Musda IX Golkar Maluku Tengah yang mana telah menetapkan Rudolf Lailossa sebagai Ketua Partai Golkar Maluku Tengah.

Empat, meminta Ketua Dewan Etik DPP Golkar untuk memproses dan menjatuhkan sanksi pelanggaran etik dugaan pemalsuan dokumen SK pimpinan kecamatan pada hasil Musda IX Partai Golkar Maluku Tengah.

Lima, meminta Ketua DPP Wilayah Maluku dan Maluku Utara, DPP Partai Golkar untuk membatalkan hasil Musda IX Partai Golkar Maluku Tengah yang dipaksakan oleh pimpinan sidang Yusri AK Mahedar dengan sikap arogansi yang diperlihatkan pada forum sidang Musda IX dimaksud. Untuk tidak menecerminkan demokrasi Partai Golkar.

Dan keenam, meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk membatalkan hasil Musda IX sepanjang ditetapkan Rudy Lailosa sebagai ketua terpilih DPD Golkar Maluku Tengah periode 2020-2025. Dan menetapkan Rakip Sahubawa sebagai ketua terpilih hasil Musda IX DPD Malteng.

Setelah dibacakan, Tualeka kemudian menyerahkan enam poin tuntutan itu kepada Wakil Ketua DPD II Maluku, Bidang OKK, Yusril AK Mahedar.

Ketua Koordinator Aksi Mores Tualeka, kepada wartawan mengaku, mereka inginkan hasil keputusan Musda Golkar Maluku tengah dibatalkan. Hal tersebut lantaran tidak sesuai dengan mekanisme, AD/ART maupun juklak partai Golkar.

“Sehingga kami dari partai Golkar se kecamatan Maluku Tengah menolak hasil keputusan tersebut,” tegas Tualeka.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD I Golkar Maluku, Yusril Mahedar menjelaskan, terkait dengan hasil Musda kemarin itu tidak bisa dibatalkan begitu saja. Karena partai Golkar punya tahapan dan mekanisme yang harus dijalankan. “Kita tidak punya kewenangan sama sekali untuk membatalkan hasil Musda kemarin,” ujar dia.

Dia menyebutkan, jika mereka tidak sepakat dalam hasil Musda tersebut silahkan untuk melaporkan ke pihak polisi atau di Mahkamah Partai Golkar. “Silahkan laporkan saja di mahkamah Partai kalau tidak berkenan dengan hasil keputusan tersebut,” katanya.

Sebagai kader partai, tambah dia, tetap mendukung apapun keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai. Dan hasil keputusan itu akan dibahas dalam rapat harian nanti.

Hal senada ditambahkan Sekretaris DPD II Golkar Malteng, Hasan Alkatiri. Menurutnya, hasil musda sudah sesuai dengan juklak 02/DPP/Golkar/II/2020 tentang tahapan penjaringan dan pencalonan ketua yang baru untuk tahun 2020.

Dimana, Juklak 02 yang dikeluarkan Ketum Airlangga Hartarto tersebut merupakan tindaklanjut dari keputusan Munas.

“Keputusan tertinggi ada di Munas karena menghasilkan AD/ART. Selanjutnya AD/ART itu dijabarkan lewat Juklak 02 tahun 2020 atau ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan Musda Golkar,” jelasnya.

Menurutnya, siapa pun kader partai yang berniat maju sebagai calon ketua semua mengacu pada Juklak 02. “Artinya kalo mereka berniat maju berarti mereka sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Juklak 02,” tutupnya. (UPE/RHM)

Comment