by

Desa Kesulitan Penambahan BLT

Ambon, BKA- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (DP3AMD) Kota Ambon mengaku, saat ini desa/negeri di Kota Ambon kesulitan untuk penambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada warga miskin akibat pandemi Covid-19.

Kepala DP3AMD Kota Ambon, Rulien Purmiasa mengungkapkan, saat ini belum ada regulasi terkait penambahan dana BLT sebanyak 3 bulan, dengan menyalurkan per bulannya Rp 300.000. Setelah sebelumnya BLT diberikan sebanyak 3 bulan pertama dengan jumlah Rp 600.000 per bulan.

Menurutnya, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu membeberkan akan melakukan penambahan 3 bulan kedua bagi penerima BLT sebanyak Rp 300 ribu per bulan, dengan total BLT yang diterima sebanyak Rp 2.7 juta per KK, dinilai akan memberatkan dana desa.

Dimana ada desa/negeri yang juga mengalami kesulitan, karena sesuai pagu yang ada di BLT diberikan hanya 30-35 persen dari dana desa yang diterima.

“Memang sebetulnya ada regulasi yang belum lengkap terkait dengan 2,7 juta. Karena memang menteri keuangan itu tanggungjawabnya mengeksekusi anggaran. Tapi kewenangan dana desa itu kementerian desa,” terang Purmiasa kepada wartawan, di pasar Mardika, Rabu (3/6).

Ia menuturkan, saat ini memang sudah ada kabar penambahan tersebut. Namun pihaknya masih belum meneruskannya ke desa yang ada di Kota Ambon.

“Jadi memang benar sudah ada pemuatan untuk BLT itu diperpanjang 3 bulan. Itu 300 ribu. Jadi 3 bulan pertama itu 600 ribu per bulan, lalu 3 bulan kedua itu 300 ribu per bulan,” bebernya.

Untuk prioritas Dana Desa (DD), lanjut dia, menjadi kewenangan dari Kementerian Desa. Sehingga pihaknya akan menunggu peraturan terkait maslaah itu, sebelum nantinya diberitahukan ke desa/negeri di kota Ambon.

“Kami masih menunggu Permendes, tentang prioritas penggunaan kemudian akan ditindaklanjuti. Tapi belum jelas juga perintah menambahkan 2,7 juta itu sudah memperhitungkan dukungan dana desa atau tidak,” tanya dia.

Dikatakan, saat ini banyak desa yang ada di Kota Ambon yang kesulitan untuk membayar BLT kepada masyarakat, karena penerima BLT sudah melampaui pagu yang ditetapkan.

“Karena ada desa-desa yang terpaksa menggunakan dana desanya hampir 60 persen. Karena banyaknya penerima yang harus dibantu jauh diatas pagu semula, yang ditentukan yakni 30 sampai 35 persen itu,” cetusnya
Dengan begitu, desa akan lebih kesulitan lagi saat ada penambahan 3 bulan kedua dengan jumlah Rp 300 ribu per bulannya. Sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi dari masalah ini. Karena pada dasarnya, untuk DD menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Pusat.

“Jadi kalau ada penambahan 3 bulan 300 ribu lagi, ada desa yang sudah tidak mampu membiayai itu dengan DD yang tersedia. Ada desa yang masih bisa, karena penerimanya masih di bawah pagu. Dan itu yang harus dicarikan solusi untuk yang sudah lewati pagu, karena masalah DD itu di Pemerintah Pusat,” tutupnya. (DHT)

Comment